Anggaran Daerah Tertekan, Ribuan PPPK di Donggala Terancam Dirumahkan dan Tak Dapat THR, Ini Penjelasannya
Pemkab Donggala terancam merumahkan ribuan PPPK setelah dana pusat dipotong Rp400 miliar. THR juga dipastikan tidak dibayar.
Topik
12 artikel
Pemkab Donggala terancam merumahkan ribuan PPPK setelah dana pusat dipotong Rp400 miliar. THR juga dipastikan tidak dibayar.
Pemkot Bandar Lampung menyalurkan THR Rp500 ribu kepada 5.824 PPPK paruh waktu dengan total anggaran mencapai Rp2,9 miliar.
THR PPPK paruh waktu di Jawa Timur sempat Rp200 ribu. Setelah diprotes, besarannya naik 10 kali lipat menjadi sekitar Rp2 juta.
Pemprov Sulbar menjelaskan PPPK tidak menerima THR 2026 karena keterbatasan fiskal daerah dan anggaran belum tersedia di APBD.
Pemkab Pandeglang mencairkan THR bagi PPPK paruh waktu sebesar Rp500 ribu. Kebijakan ini jadi kabar baik menjelang Lebaran 2026.
Pemkab Trenggalek menyiapkan THR Rp47,5 miliar untuk lebih dari 10 ribu ASN. Dana ini hampir setara separuh anggaran perbaikan jalan 2026.
THR PPPK paruh waktu 2026 dihitung proporsional sesuai masa kerja. Begini rumus, contoh perhitungan, dan aturan terbaru dari pemerintah.
THR untuk PPPK paruh waktu di Tuban belum pasti cair. Pemkab menyebut gaji mereka bukan dari belanja pegawai sehingga belum masuk skema THR.
Pemkab Jember memastikan THR ASN dan PPPK paruh waktu cair mulai 16–17 Maret 2026. Besarannya sekitar 50 persen sesuai aturan masa kerja.
Pemkab Nagan Raya mulai mencairkan THR Rp20,8 miliar untuk 4.749 ASN dan PPPK paruh waktu menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
THR PPPK paruh waktu di Jawa Barat tak dibayar penuh meski anggaran Rp60,8 miliar tersedia. Pemprov menyebut terkendala aturan PP No 9 2026
PPPK paruh waktu Pemkot Pekalongan dipastikan menerima THR Rp500 ribu jelang Lebaran 2026. Pencairan ditargetkan sebelum libur Idul Fitri.