BOGOR, POJOKSATU.id - Pendaftaran bantuan sosial melalui sistem Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital di Kota Bogor telah menjangkau puluhan ribu keluarga menjelang penerapan sistem bansos pada 2027.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bogor hingga 23 Oktober 2026, sebanyak 83.196 kepala keluarga (KK) telah mengajukan pendaftaran melalui sistem tersebut.
Angka itu menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat Kota Bogor dalam pembaruan data bantuan sosial pemerintah.
Dari jumlah tersebut, puluhan ribu keluarga telah masuk kategori berpotensi layak menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa status berpotensi layak belum berarti seseorang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan atau memiliki dana yang siap dicairkan.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bogor, Giri Maya Yudistira, menjelaskan perkembangan pendaftaran melalui Perlinsos Digital.
Data hingga 23 Oktober 2026 menunjukkan pengajuan PKH mencapai 73.226 KK.
Sementara itu, jumlah pengajuan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tercatat sebanyak 81.944 KK.
Untuk program PKH, hasil pemeriksaan awal menunjukkan 39.731 KK masuk kategori berpotensi layak.
Adapun sebanyak 32.489 KK tercatat dalam kategori tidak layak berdasarkan hasil penilaian sistem.
Angka pengajuan PKH dan BPNT tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai jumlah keluarga berbeda karena satu keluarga dapat mengajukan lebih dari satu program.
Data tersebut merupakan perkembangan pendataan per 23 Oktober 2026, bukan jumlah penerima yang sudah dipastikan memperoleh pencairan bansos.
Untuk memperluas jangkauan pendaftaran, Pemerintah Kota Bogor melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Hingga periode pendataan tersebut, tercatat 3.497 agen Perlinsos telah terdaftar.
Dari jumlah itu, sebanyak 1.951 agen berstatus aktif membantu proses pendaftaran warga.
Agen yang terlibat berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, hingga pengurus RT dan RW.
Selain itu, terdapat keterlibatan kader masyarakat, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pekerja Sosial Masyarakat.
"Keterlibatan berbagai unsur tersebut mendukung proses pendataan masyarakat yang mengajukan bantuan sosial melalui Perlinsos Digital," kata Giri.
Kehadiran agen diharapkan membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan berbasis internet.
Hal ini terutama penting bagi masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun keluarga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Pemerintah Kota Bogor sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi Perlinsos dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Salah satu kegiatan berlangsung di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, pada 16 September 2026.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyiapkan agen untuk membantu warga yang membutuhkan pendampingan.
"Untuk aktivasi IKD dapat dilakukan secara mandiri oleh warga yang memiliki telepon pintar dan memahami teknologi. Namun bagi lansia, warga yang kurang memahami teknologi, maupun kelompok rentan, Pemkot Bogor menyiapkan agen-agen yang akan membantu proses aktivasi, termasuk dengan mendatangi tempat tinggal warga yang membutuhkan," ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan menggunakan aplikasi digital tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan bantuan.
Salah satu perubahan penting dalam Perlinsos Digital adalah penggunaan data lintas lembaga untuk memeriksa kondisi sosial ekonomi keluarga.
Pemeriksaan tidak hanya mengandalkan nama dan alamat calon penerima.
Sistem juga mengintegrasikan informasi dari berbagai lembaga, termasuk Dukcapil, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi lain.
Indikator yang digunakan antara lain berkaitan dengan kondisi ekonomi, kepemilikan aset, penggunaan listrik, serta informasi administratif lainnya.
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penentuan kelayakan dilakukan melalui sistem yang memadankan data pemerintah.
Masyarakat juga diberi kesempatan mengoreksi atau menyanggah hasil pemeriksaan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Warga Kota Bogor yang merasa memenuhi persyaratan tetapi belum tercatat sebagai penerima dapat menggunakan layanan pengajuan melalui Portal Perlinsos.
Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan identitas kependudukan yang sesuai dan mengikuti proses verifikasi sistem.
Warga yang mengalami kendala dapat meminta informasi kepada kelurahan atau pendamping sosial.
Meski demikian, pendaftaran tidak otomatis menjadikan pemohon sebagai penerima PKH atau BPNT.
Setiap pengajuan tetap harus melewati pemeriksaan kelayakan sesuai ketentuan program.
Oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan memastikan data keluarga benar dan terus memantau perkembangan pengajuannya.
