BOGOR, POJOKSATU.id - Kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bogor. Pemerintah meningkatkan alokasi program bedah rumah atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi 1.234 unit sepanjang 2026.

Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 188 unit rumah.

Peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses hunian layak, khususnya bagi keluarga yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi bangunan memprihatinkan.

Program tersebut juga diharapkan mampu mengurangi risiko keselamatan akibat kerusakan bangunan, mulai dari atap bocor, dinding retak, hingga struktur rumah yang sudah rapuh.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meninjau hasil program bedah rumah di Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Sabtu (7/11/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam peninjauan itu, Maruarar melihat langsung kondisi rumah warga yang telah selesai diperbaiki.

Sejumlah penerima bantuan sebelumnya harus menghadapi kondisi hunian yang tidak aman, terutama saat musim hujan.

Salah satunya adalah Indrawati, warga yang tinggal bersama suami dan anaknya.

Sebelum mendapatkan bantuan, rumah Indrawati mengalami kerusakan pada sejumlah bagian bangunan, termasuk dinding dan rangka atap.

Bahkan, konstruksi atap yang masih menggunakan bambu berada dalam kondisi hampir ambruk.

"Dulu kondisi rangka atapnya masih menggunakan bambu. Waktu tukang mau memperbaiki, kondisinya sudah mau ambruk," ungkap Indrawati.

Ia bersyukur karena proses pengajuan hingga pengerjaan bantuan tahun ini berjalan lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Selain meningkatkan kualitas rumah, pemerintah turut mendorong kepastian hukum atas tanah milik masyarakat berpenghasilan rendah.

Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Melalui kolaborasi ini, penerima program bedah rumah yang belum memiliki sertifikat tanah berpeluang mendapatkan fasilitasi sertifikasi sesuai persyaratan yang berlaku.

Langkah tersebut diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga penerima bantuan.

Dengan peningkatan alokasi program dari 188 menjadi 1.234 unit, semakin banyak keluarga di Kota Bogor berkesempatan memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak.

Meski demikian, pelaksanaan program tetap memerlukan pengawasan agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.