KLAPANUNGGAL, POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Pada 2026, sebanyak 40 rumah warga di Kecamatan Klapanunggal mendapat alokasi bantuan perbaikan melalui program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Bantuan tersebut terdiri atas 20 unit dari pemerintah pusat serta 20 unit lainnya melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bogor.
Sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Pemerintah Kecamatan Klapanunggal telah menggelar sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan.
Kegiatan berlangsung pada Jumat (30/10/2026) dengan melibatkan perwakilan desa, koordinator program bedah rumah, serta Tim Pendamping Masyarakat.
Program tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman.
Sebanyak 20 Rumah Mendapat Bantuan dari Pemerintah Pusat
Camat Klapanunggal, Galuh Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa bantuan pemerintah pusat akan menyasar tujuh desa di wilayahnya.
Sebanyak 12 unit rumah memperoleh alokasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sementara itu, delapan unit lainnya mendapatkan alokasi melalui Kementerian Kesehatan.
Tujuh desa penerima bantuan meliputi Cikahuripan, Ligarmukti, Klapanunggal, Kembangkuning, Nambo, Bantarjati, dan Leuwikaret.
Galuh menyampaikan bahwa pelaksanaan program masih memasuki tahapan persiapan administrasi.
"Saat ini, proses program telah memasuki tahap persiapan penerbitan surat keputusan (SK), sebelum pelaksanaan yang direncanakan pada November 2026," jelas Galuh.
Dengan demikian, pekerjaan fisik belum seluruhnya dimulai karena masih menunggu penyelesaian tahapan persiapan.
Pemkab Bogor Alokasikan Bantuan untuk 20 Rumah di Empat Desa
Selain dukungan pemerintah pusat, Pemkab Bogor turut menyiapkan bantuan perbaikan rumah melalui Disperkim Kabupaten Bogor.
Sebanyak 20 unit rumah mendapat alokasi bantuan yang tersebar di empat desa.
Keempat wilayah tersebut adalah Desa Klapanunggal, Kembangkuning, Bantarjati, dan Leuwikaret.
Setiap desa memperoleh alokasi perbaikan sebanyak lima unit rumah.
"Bantuan tersebut tersebar di empat desa, yakni Desa Klapanunggal, Kembangkuning, Bantarjati, dan Leuwikaret. Masing-masing desa mendapatkan alokasi lima unit rumah," ungkap Galuh.
Melalui dua sumber bantuan tersebut, pemerintah berharap penanganan RTLH dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah kecamatan, desa, dan pendamping program terus dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan bantuan.
Program Bedah Rumah Klapanunggal Masuk Tahap Persiapan
Sosialisasi program menjadi bagian dari proses sebelum kegiatan perbaikan rumah dilaksanakan.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Klapanunggal melibatkan unsur pemerintah desa dan pendamping masyarakat.
Koordinasi diperlukan untuk memastikan kesiapan penerima bantuan serta kelengkapan persyaratan program.
Sementara itu, bantuan pemerintah pusat ditargetkan mulai direalisasikan pada November 2026 setelah proses administrasi selesai.
Meski telah mendapat alokasi, sebanyak 40 rumah tersebut belum dapat dinyatakan selesai direnovasi.
Perkembangan pekerjaan fisik masih perlu dipantau sesuai tahapan pelaksanaan masing-masing program.
Rudy Susmanto Dorong Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Program bedah rumah di Klapanunggal menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak di Kabupaten Bogor.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto juga menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program perbaikan rumah.
Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Sabtu (24/10/2026).
"Ini adalah amanah yang harus kita tuntaskan bersama agar masyarakat segera merasakan manfaatnya dan memiliki hunian yang layak," ujar Rudy.
Pemerintah daerah terus mendorong koordinasi bersama pihak terkait agar bantuan perumahan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Melalui alokasi 40 unit di Klapanunggal, program perbaikan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
Selain memperbaiki kondisi bangunan, bantuan tersebut diharapkan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat penerima.
