POJOKBOGOR.id - Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas untuk diwujudkan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Rudy bersama Wakil Bupati Jaro Ade, terus mengintervensi aspek sosial serta peningkatan kualitas hunian warga miskin.

Pada aspek perlindungan sosial, pemerintah daerah memfokuskan bantuan kepada kelompok paling rentan, khususnya masyarakat Desil 1 yang berjumlah 422.339 orang, melalui berbagai program pemenuhan kebutuhan dasar.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan THR 2026 Rp55 Triliun, Benarkah Rapel ASN dan Pensiunan Cair Bersamaan? Ini Penjelasan Resminya

Intervensi tersebut meliputi bantuan permakanan bagi lansia terlantar sebanyak 1.000 orang, bantuan sandang untuk lansia terlantar sebanyak 270 orang dan anak terlantar sebanyak 262 orang, serta dukungan alat bantu berupa kursi roda bagi lansia terlantar sebanyak 273 orang.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada penyandang disabilitas melalui bantuan permakanan kepada 1.636 orang, bantuan sandang bagi 226 orang, serta kursi roda bagi 231 orang, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kelompok rentan tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang layak.

Pada sektor perumahan dan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui program peningkatan kualitas hunian dan konektivitas wilayah.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Bangun 516 Kilometer Meski Baru Setahun Menjabat

Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah mengalokasikan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui APBD sebanyak 3.406 unit
yang tersebar di 40 kecamatan.

Di samping itu, pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) direalisasikan sebanyak 400 unit, terdiri dari 100 unit di Kecamatan Nanggung dan 300 unit di Kecamatan Sukajaya, sebagai bagian dari upaya
pemulihan dan penataan permukiman masyarakat terdampak.

"Untuk mendukung aksesibilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan, telah dibangun juga 13 unit jembatan rawayan pada 2025," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Eko Mujiarto, Rabu 18 Februari 2026.

Baca Juga: Info GTK Tidak Terkunci Seperti Januari, Apakah Skema Penarikan Data TPG 2026 Berubah? Ini Penjelasan Teknis yang Perlu Guru Pahami

Adapun penanganan RTLH yang bersumber dari pemerintah provinsi dan pusat dilakukan berdasarkan usulan dewan dan tidak termasuk dalam kerja sama, sehingga tidak mengurangi database RTLH Kabupaten Bogor.

Pada tahun yang sama, tidak terdapat pembangunan HUNTAP maupun jembatan rawayan yang bersumber dari CSR, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

"Sehingga seluruh capaian tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan," jelas Eko. ***