BOGOR, POJOKSATU.id - Masyarakat Kabupaten Bogor yang merasa memenuhi syarat mendapatkan bantuan sosial tetapi belum pernah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kini memiliki akses pendaftaran melalui Perlinsos Digital.
Sistem yang dikembangkan pemerintah tersebut memungkinkan masyarakat mengajukan bantuan sosial secara mandiri melalui internet.
Pendaftaran juga dapat dibantu oleh Agen Perlinsos bagi warga yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital.
Dinas Sosial Kabupaten Bogor sebelumnya telah mengajak masyarakat melakukan pendaftaran Perlinsos Digital sebelum 2027.
Ajakan tersebut disampaikan melalui publikasi Dinas Sosial Kabupaten Bogor pada 30 Agustus 2026.
Tujuannya agar warga terdata dalam sistem yang digunakan untuk mendukung pemeriksaan kelayakan penerima bantuan sosial pada tahun berikutnya.
Apa Itu Perlinsos Digital?
Perlinsos Digital merupakan layanan pemerintah yang disiapkan untuk mempermudah proses pendaftaran dan pemeriksaan kelayakan bantuan sosial.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan tanpa harus mengandalkan proses pendataan manual sepenuhnya.
Selain pendaftaran, masyarakat bisa memantau perkembangan pengajuan dan mengetahui hasil pemeriksaan kelayakan.
Dua program utama yang tersedia melalui Portal Perlinsos adalah PKH dan BPNT.
PKH diperuntukkan bagi keluarga yang memenuhi persyaratan sosial ekonomi serta memiliki komponen penerima sesuai ketentuan.
Sementara itu, BPNT atau Program Sembako ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga kurang mampu.
Pengajuan melalui sistem digital tidak berarti pemohon langsung mendapatkan bantuan karena setiap permohonan tetap melewati proses pemeriksaan.
Bagi warga Cibinong, Bojonggede, Citeureup, Cileungsi, Gunung Putri, Parung, Leuwiliang, dan kecamatan lain di Kabupaten Bogor, pendaftaran mandiri dapat dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
Berikut langkah pengajuan Perlinsos Digital:
1. Buka situs resmi https://perlinsos.kemensos.go.id/ melalui ponsel atau komputer.
2. Pilih menu masuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
3. Masukkan NIK dan PIN IKD yang telah diaktivasi, kemudian ikuti proses verifikasi identitas.
4. Pilih menu pendaftaran bantuan dan tentukan program PKH, BPNT, atau keduanya sesuai kebutuhan.
5. Lengkapi informasi yang diminta sistem, termasuk nomor telepon aktif dan informasi rumah tangga.
6. Periksa kembali data, berikan persetujuan yang diperlukan, kemudian kirim permohonan bantuan.
Setelah pengajuan berhasil, masyarakat dapat kembali mengakses portal untuk memantau perkembangan pemeriksaan data.
Belum Punya IKD, Bagaimana Cara Mendaftar?
Identitas Kependudukan Digital menjadi bagian penting dalam proses pendaftaran mandiri.
IKD digunakan untuk mencocokkan identitas pemohon dengan data administrasi kependudukan.
Warga yang belum mengaktifkannya dapat mengikuti prosedur aktivasi melalui aplikasi IKD resmi serta layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel memadai, mengalami kendala teknis, atau kesulitan melakukan verifikasi, tersedia opsi pendampingan oleh Agen Perlinsos.
Agen bertugas membantu proses administrasi pendaftaran. Namun, agen tidak memiliki kewenangan untuk menjamin seseorang akan lolos sebagai penerima bantuan.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa penentuan kelayakan dilakukan melalui sistem pemeriksaan data pemerintah.
Bagaimana Jika Sudah Daftar tetapi Dinyatakan Tidak Layak?
Warga Kabupaten Bogor tidak perlu langsung menganggap proses pengajuan telah berakhir ketika sistem menampilkan hasil tidak layak.
Portal Perlinsos menyediakan mekanisme pemeriksaan hasil dan pengajuan sanggahan terhadap informasi yang dinilai tidak sesuai.
Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki data kepemilikan aset yang belum diperbarui.
Contoh lainnya adalah data administrasi keluarga yang berbeda dengan kondisi rumah tangga sebenarnya.
Apabila menemukan ketidaksesuaian, pemohon dapat memeriksa alasan yang ditampilkan sistem dan mengikuti prosedur sanggahan.
Pengajuan tersebut akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, sanggahan juga tidak otomatis mengubah status menjadi layak menerima bantuan.
Pemerintah memanfaatkan data lintas instansi untuk membantu menilai kelayakan penerima.
Data tersebut mencakup informasi kependudukan, kondisi ekonomi, penggunaan listrik, dan kepemilikan aset yang tercatat pada lembaga terkait.
Karena itu, ketepatan informasi keluarga menjadi hal penting dalam proses pendaftaran. Masyarakat juga perlu waspada terhadap pihak yang menawarkan jasa meloloskan bantuan dengan meminta sejumlah uang.
Tidak ada pihak yang dapat menjamin seseorang menerima PKH atau BPNT hanya dengan melakukan pembayaran.
Warga dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui pemerintah desa, kecamatan, pendamping sosial, atau Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
Dengan memahami prosedur resmi, masyarakat yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk mengajukan bantuan melalui sistem yang lebih terbuka.
