BOGOR, POJOKSATU.id - Kabar baik bagi pekerja di Kota dan Kabupaten Bogor. Pemerintah telah menetapkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dengan nilai bantuan mencapai Rp900.000 per penerima.
Bantuan tersebut dijadwalkan disalurkan secara bertahap sepanjang November hingga Desember 2026 kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa penyaluran BSU tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Melalui aturan tersebut, pekerja yang memenuhi kriteria berhak memperoleh subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Namun, dana tersebut tidak dibayarkan setiap bulan, melainkan diberikan sekaligus sebesar Rp900.000.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa bantuan diberikan kepada pekerja sesuai ketentuan pemerintah.
"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus," ujar Indah dalam siaran pers Kemnaker.
Penyaluran dijadwalkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri karena data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.
Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima BSU 2026.
Persyaratan tersebut meliputi status sebagai warga negara Indonesia yang memiliki NIK, tercatat aktif sebagai peserta penerima upah BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta memenuhi batas penghasilan.
Batas upah dasar yang digunakan adalah Rp3,5 juta per bulan atau mengacu pada upah minimum yang berlaku di wilayah pekerja.
Untuk wilayah yang memiliki UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan ketentuan UMK setempat dan aturan pembulatannya.
Ketentuan tersebut penting diperhatikan pekerja di Kota dan Kabupaten Bogor karena kedua wilayah memiliki standar upah minimum kabupaten/kota.
Selain itu, penerima bukan merupakan ASN, anggota TNI, maupun Polri.
Pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada periode sebelum penyaluran BSU juga menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Masyarakat Bogor dapat memantau informasi bantuan melalui situs resmi BSU Kemnaker.
Kemnaker menyediakan informasi persyaratan program dan akan mengumumkan mekanisme pengecekan status penerima melalui kanal tersebut.
Pekerja juga disarankan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan identitas dan data penghasilan yang dilaporkan perusahaan.
Apabila terdapat ketidaksesuaian, pekerja dapat berkoordinasi dengan bagian personalia atau HRD perusahaan.
