APBD Bogor 2026 Dirombak, Pemkot Fokus Pangkas Belanja dan Genjot PAD
Raperda disampaikan Wali Kota Bogor Dedie Rachim dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa 15 September 2026.
Topik
12 artikel
Raperda disampaikan Wali Kota Bogor Dedie Rachim dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa 15 September 2026.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menghadiri Forum Konsultasi Publik dan Dialog Kemitraan yang diselenggarakan DJP Jawa Barat III.
Pemerintah Kabupaten Bogor terus mematangkan rencana pembangunan sistem transportasi di kawasan Puncak. Salah satu konsep yang tengah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administ
Wacana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema paruh waktu (P3K PW), ke pemerintah pusa
Kinerja Pemkot Bogor 2025 menunjukkan tren positif, ditopang peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan indikator makro.
CPNS dan PPPK 2026 di Tarakan ditiadakan karena APBD tertekan, hingga belanja pegawai tembus 47 persen.
Pemangkasan dana transfer pusat membuat sejumlah sektor daerah tidak stabil, dari infrastruktur hingga layanan publik dan ekonomi lokal.
9.000 PPPK NTT terancam dirumahkan akibat batas belanja 30% UU HKPD. Pemprov akui APBD tertekan Rp540 miliar.
Lampu penerangan jalan masuk anggaran apa? Simak penjelasan APBD, pajak PJU, dan dinas yang bertanggung jawab.
Pemkot Bogor mengevaluasi layanan Biskita Transpakuan dan mengkaji skema multiyears untuk menghindari jeda operasional tahunan.
DPRD Kabupaten Bogor menyoroti tunggakan proyek Rp204 miliar. Legislator minta evaluasi serius dan janji pelunasan dikawal ketat.