Jaga Keuangan Daerah, Rudy Susmanto Instruksikan Evaluasi Program APBD Bogor 2026

CIBINONG, POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai mencermati kembali pelaksanaan sejumlah program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat melakukan pendataan terhadap kegiatan yang belum berjalan.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan keuangan daerah setelah adanya perubahan proyeksi penerimaan anggaran.

Arahan itu disampaikan Rudy saat memimpin rapat tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026.

Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (26/10/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran Pemkab Bogor.

Pendapatan Daerah Berubah, Pemkab Bogor Hitung Ulang Anggaran

Rudy menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian setelah menerima hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Perubahan tersebut berkaitan dengan penerimaan daerah yang bersumber dari opsen pajak.

Sementara itu, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan.

Kondisi ini membuat Pemkab Bogor harus lebih cermat dalam mengatur penggunaan anggaran menjelang akhir tahun.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memeriksa kembali kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan.

"Karena itu, saya meminta seluruh pimpinan OPD dan camat segera menginventarisasi program-program yang belum berjalan. Kita harus menghitung kembali kemampuan fiskal daerah agar tidak terjadi persoalan pembayaran pada akhir tahun anggaran," ujar Rudy.

Menurut Rudy, penghitungan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengantisipasi kemungkinan munculnya kewajiban pembayaran yang tidak tertangani.

Program Pembangunan Tidak Dihapus, Pelaksanaan Disesuaikan

Dalam arahannya, Rudy menekankan bahwa evaluasi anggaran bukan berarti seluruh kegiatan yang belum berjalan akan dibatalkan.

Pemerintah daerah hanya perlu menyesuaikan waktu dan pelaksanaan program dengan kondisi penerimaan anggaran.

Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyusun kembali kebutuhan belanja secara terukur.

Kegiatan yang belum dimulai menjadi perhatian agar pemerintah tidak menambah beban keuangan di luar kemampuan daerah.

Selain itu, penyesuaian tersebut diharapkan dapat mencegah persoalan administrasi dan pembayaran pada akhir tahun.

Meski terdapat perubahan pendapatan, Rudy memastikan Pemkab Bogor tidak merencanakan evaluasi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal serupa juga berlaku bagi hak keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program dan pemenuhan kewajiban keuangan.

Rudy Susmanto Dorong Perangkat Daerah Lebih Cermat Mengelola APBD

Rudy meminta seluruh jajaran Pemkab Bogor meningkatkan koordinasi dalam menyikapi perubahan kondisi anggaran.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah membutuhkan perencanaan dan komunikasi yang baik antarlembaga.

Terlebih, penyesuaian anggaran dilakukan ketika tahun anggaran 2026 mendekati masa penutupan.

Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memiliki dukungan pembiayaan yang memadai.

Selain itu, penyusunan prioritas belanja diharapkan dapat membantu pemerintah menghindari persoalan keuangan.

Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Bogor berupaya mempertahankan kesehatan fiskal tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan daerah.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan APBD berjalan secara tertib dan bertanggung jawab.

Pemkab Bogor Upayakan Stabilitas Fiskal Hingga Akhir 2026

Penyesuaian belanja menjadi salah satu langkah pemerintah daerah menghadapi perubahan penerimaan anggaran.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antarperangkat daerah diperlukan agar setiap kegiatan dapat disesuaikan secara tepat.

Pemkab Bogor juga perlu memperhatikan kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir.

Sementara itu, program yang belum berjalan akan dievaluasi berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas fiskal Kabupaten Bogor tetap terjaga.

Evaluasi anggaran juga diharapkan menjadi dasar pengelolaan keuangan yang lebih terukur dalam pelaksanaan pembangunan berikutnya.