CITEUREUP, POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat upaya penanganan rumah tidak layak huni melalui dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor memperoleh alokasi bantuan bedah rumah sebanyak 10.000 unit pada 2026 melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Hal tersebut disampaikan Rudy ketika melakukan peninjauan langsung pelaksanaan program BSPS di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Selasa (20/10/2026).
Program yang mendapat dukungan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah dengan kondisi kurang layak.
Menurut Rudy, bantuan pemerintah pusat menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar keamanan, kesehatan dan kenyamanan.
“Alhamdulillah, ikhtiar menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terus kami lakukan sebagai salah satu program prioritas. Dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi penguat agar upaya ini dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto, Selasa (20/10/2026).
Program Bedah Rumah Juga Didukung Anggaran Daerah
Selain mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, Pemkab Bogor turut menjalankan program peningkatan kualitas rumah masyarakat melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rudy menjelaskan, sejak 2025 pemerintah daerah telah mengalokasikan program perbaikan rumah tidak layak huni dengan sasaran sekitar 2.750 unit setiap tahun.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak.
Dengan adanya tambahan bantuan dari Kementerian PKP, cakupan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor diharapkan semakin luas.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting mengingat kebutuhan perbaikan hunian masyarakat masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar.
Pemerintah daerah berupaya memastikan pelaksanaan program didukung pendataan dan verifikasi penerima agar bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan.
Alokasi Bantuan Pusat Sebelumnya Tercatat 8.000 Rumah
Dukungan pemerintah pusat melalui program BSPS untuk Kabupaten Bogor mengalami perkembangan sepanjang 2026.
Dalam keterangan resmi pada Jumat (24/7/2026), Kementerian PKP sebelumnya mengumumkan alokasi bantuan sebanyak 8.000 unit rumah untuk Kabupaten Bogor.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025, ketika alokasi BSPS tercatat sebanyak 1.346 unit.
Sementara itu, saat meninjau pelaksanaan program di Desa Tarikolot pada Selasa (20/10/2026), Rudy menyebut Kabupaten Bogor mendapatkan dukungan sebanyak 10.000 unit rumah.
Dengan demikian, angka yang disampaikan Bupati Bogor lebih tinggi dibandingkan alokasi yang diumumkan kementerian pada Juli 2026.
Meski begitu, rincian perubahan alokasi serta jumlah rumah yang telah selesai diperbaiki belum disampaikan secara lengkap dalam informasi peninjauan tersebut.
Program BSPS merupakan bantuan pemerintah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas tempat tinggalnya melalui kegiatan pembangunan swadaya.
Berdasarkan ketentuan program reguler yang disampaikan Kementerian PKP pada Juni 2026, nilai bantuan mencapai Rp20 juta untuk setiap unit rumah.
Rinciannya meliputi Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta sebagai dukungan biaya upah tukang.
Pelaksanaan bantuan dilakukan melalui mekanisme serta persyaratan penerima yang ditetapkan pemerintah.
Perbaikan Rumah Diharapkan Membantu Perekonomian Warga
Selain meningkatkan kondisi tempat tinggal, pelaksanaan program bedah rumah juga dinilai memiliki potensi memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Pekerjaan renovasi membutuhkan tenaga kerja, material bangunan, serta berbagai perlengkapan konstruksi yang dapat diperoleh dari pelaku usaha di sekitar lokasi pembangunan.
Dengan demikian, manfaat program diharapkan tidak hanya dirasakan oleh keluarga penerima bantuan.
Kegiatan perbaikan rumah juga berpotensi membuka kesempatan kerja bagi tukang bangunan serta meningkatkan aktivitas usaha penyedia material.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turut menekankan pentingnya sektor perumahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Program bedah rumah, KUR Perumahan, dan PNM akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya di Bogor yang sangat besar. Cara kerja kita sudah sama dan harus makin paten,” ujar Maruarar Sirait, Jumat (24/7/2026).
Menurut pemerintah, sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang usaha sehingga pelaksanaan program pembangunan maupun renovasi hunian berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Pemkab Bogor Dorong Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Rudy berharap dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP dapat terus berjalan seiring dengan program perbaikan rumah yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor dapat dilakukan secara bertahap dan menjangkau lebih banyak keluarga.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI yang turut mengawal aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan bantuan perumahan.
Peninjauan langsung di Desa Tarikolot menjadi bagian dari perhatian Pemkab Bogor terhadap pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Melalui program BSPS dan dukungan APBD, pemerintah berharap masyarakat yang sebelumnya menempati rumah dengan kondisi kurang layak dapat memperoleh hunian yang lebih aman, sehat dan nyaman.
Namun, efektivitas program tetap memerlukan pemantauan, terutama untuk memastikan bantuan diterima sesuai ketentuan dan pekerjaan perbaikan benar-benar terlaksana.
Dukungan 10.000 unit BSPS yang disampaikan Rudy menjadi peluang mempercepat peningkatan kualitas perumahan masyarakat Kabupaten Bogor pada 2026.
Ke depan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya alokasi bantuan, tetapi juga dari jumlah rumah yang berhasil ditangani serta manfaat yang dirasakan keluarga penerima.
