JAKARTA, POJOKSATU.id - Masyarakat kini bisa langsung melaporkan anggota kepolisian yang kedapatan menggunakan rokok elektrik atau vape. Polri bahkan telah menyediakan sejumlah kanal pengaduan resmi untuk menerima laporan dari warga.
Kebijakan tersebut menyusul diterbitkannya larangan penggunaan vape bagi seluruh personel kepolisian yang mulai berlaku pada 30 Oktober 2026.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan masyarakat memiliki hak untuk ikut mengawasi perilaku anggota Polri, baik ketika menjalankan tugas maupun di luar jam dinas.
"Kalau dia ada yang lakukan vape, silakan laporkan," ujar Johnny di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, pengawasan dari masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap anggota kepolisian mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan institusi.
Polri menyediakan tiga jalur resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan personel yang diduga melanggar larangan penggunaan vape.
1. Hubungi layanan kepolisian 110
Warga dapat menghubungi nomor 110 untuk menyampaikan laporan mengenai anggota kepolisian yang ditemukan menggunakan vape. Jelaskan lokasi, waktu, dan kejadian secara jelas.
2. Gunakan QR Code pengaduan Propam
Masyarakat dapat memindai QR Code resmi yang disediakan Propam Polri untuk mengakses kanal pengaduan dan mengikuti petunjuk pelaporan.
3. Laporkan ke Bidpropam atau Sipropam
Pengaduan juga bisa disampaikan melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) di tingkat Polda atau Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) di tingkat Polres.
Ketiga kanal tersebut dapat digunakan sebagai sarana pengawasan terhadap pelanggaran aturan internal kepolisian.
Jika memungkinkan, masyarakat juga dapat menyiapkan dokumentasi kejadian sebagai bahan pendukung laporan, sepanjang diperoleh secara aman dan tidak melanggar hukum.
Johnny menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat diperlukan untuk melengkapi pengawasan yang telah berjalan di internal Polri.
"Mari kita sama-sama. Secara internal kita punya pengawasan struktural, kita punya pengawasan fungsional, dan pengawasan melekat," ujarnya.
Larangan penggunaan rokok elektrik tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Aturan tersebut berlaku sejak Jumat, 30 Oktober 2026, dan mencakup seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP).
Artinya, larangan tidak hanya berlaku bagi anggota polisi yang sedang mengenakan seragam atau menjalankan tugas.
Personel Polri juga dilarang menggunakan vape ketika berada di luar lingkungan kerja.
Ketentuan tersebut berlaku mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.
Selain personel kepolisian, tamu dan pengunjung juga dilarang menggunakan vape selama berada di lingkungan kantor Polri.
Polri menegaskan bahwa setiap personel yang terbukti melanggar larangan penggunaan vape dapat dikenakan sanksi.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan jenis hukuman yang diberikan akan mempertimbangkan bentuk pelanggaran dan kandungan cairan rokok elektrik yang digunakan.
"Kalau dia menggunakan (vape), isinya (cartridge) bahan kimia, sejauh ini kita lakukan hukuman disiplin. Tapi, kalau sampai ada narkotikanya, maka bisa dipidanakan," kata Suyudi di Mabes Polri, Senin (2/11/2026).
Dengan demikian, pelanggaran terhadap surat edaran dapat berujung pada tindakan atau hukuman disiplin.
Sementara itu, apabila ditemukan unsur tindak pidana narkotika, anggota yang bersangkutan dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
