JAKARTA, POJOKSATU.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang diterima perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad dari dua kementerian.
Lembaga antirasuah tersebut akan mencermati apakah delapan paket pengadaan jasa pemengaruh sepanjang tahun anggaran 2024 hingga 2026 mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi.
Selain menelusuri potensi pelanggaran hukum, KPK juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan benturan kepentingan dalam proses pengadaan tersebut.
Pasalnya, Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya perlu mempelajari lebih dahulu temuan ICW sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut Budi, hasil penelaahan tersebut akan menjadi dasar bagi KPK untuk menentukan apakah persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti.
"Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," lanjutnya.
Sebelumnya, ICW mengungkap temuan pengadaan jasa influencer yang dilakukan dua kementerian dengan melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Temuan tersebut dipublikasikan pada Senin (9/11/2026) berdasarkan penelusuran data pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dari hasil penelusuran ICW, terdapat delapan paket pengadaan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp14.696.955.002.
Rinciannya, lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024.
Sementara itu, tiga paket pengadaan lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025 hingga 2026.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai kegiatan promosi, termasuk penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment.
Selain publikasi digital, sejumlah kegiatan juga melibatkan kehadiran Raffi Ahmad dalam acara yang diselenggarakan kementerian.
ICW menyoroti dugaan bahwa proses pengadaan tersebut mengarah kepada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi persaingan.
Organisasi antikorupsi itu juga mempertanyakan kemungkinan adanya konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus figur yang terafiliasi dengan perusahaan penerima kontrak.
Budi menjelaskan bahwa dugaan konflik kepentingan tidak dapat disimpulkan hanya dari nilai kontrak maupun status pemilik perusahaan.
Seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan.
KPK meminta kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan yang telah dilaksanakan.
"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," kata Budi.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan telah dijalankan sesuai ketentuan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
KPK juga menyinggung ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
"Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," jelas Budi.
Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada pemenuhan unsur hukum yang berlaku, bukan semata-mata hubungan kepemilikan perusahaan dengan seorang pejabat publik.
Di sisi lain, PT RANS Entertainment Indonesia telah memberikan klarifikasi mengenai temuan ICW tersebut.
Melalui keterbukaan informasi pada Selasa (10/11/2026), perusahaan menyatakan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional.
RANS menyebut proses pengadaan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan kementerian terkait.
Perusahaan juga mengklaim pengadaan dilakukan melalui sistem resmi seperti INAPROC dan e-Katalog yang dapat diakses masyarakat.
Menurut manajemen, nilai kontrak Rp14,69 miliar tidak semata-mata digunakan untuk membayar unggahan konten di media sosial.
Anggaran tersebut disebut mencakup produksi konten, biaya perjalanan, kebutuhan logistik, kehadiran influencer dalam acara, hingga berbagai aktivitas promosi lainnya.
RANS juga menyatakan penentuan harga mengacu pada daftar tarif komersial yang biasa digunakan perusahaan dalam melayani klien.
