JAKARTA, POJOKSATU.id - Perusahaan milik Raffi Ahmad, RANS Entertainment, akhirnya memberikan klarifikasi terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian.
Dalam keterangan resmi pada Selasa (10/11/2026), RANS menegaskan bahwa seluruh kerja sama dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan pemerintah melalui INAPROC maupun e-Katalog.
"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Corporate Secretary RANS Entertainment Indonesia, Chintami M. Sihombing.
Menurut perusahaan, nilai kontrak tersebut mencakup empat kegiatan promosi, yakni satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp10,79 miliar.
RANS menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar unggahan konten di media sosial.
"Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya," demikian penjelasan perusahaan.
RANS mengklaim empat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan dengan total penayangan digital mencapai lebih dari 52,6 juta kali.
Perusahaan menyebut biaya kerja sama dihitung berdasarkan tarif komersial yang biasa diterapkan kepada klien.
Sorotan publik semakin besar karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Menanggapi persoalan tersebut, RANS menyatakan perusahaan telah berdiri sejak 2018, jauh sebelum Raffi dilantik menjadi utusan khusus pada Oktober 2024.
Perusahaan juga menegaskan bahwa kegiatan bisnis dan sejumlah program kerja sama telah berjalan sebelum Raffi menduduki jabatan tersebut.
Meski demikian, penjelasan RANS belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik mengenai potensi benturan kepentingan dalam pengadaan jasa influencer menggunakan anggaran negara.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menindaklanjuti temuan ICW terkait delapan paket pengadaan jasa influencer sepanjang 2024 hingga 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan mencermati kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi.
"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/11/2026).
KPK juga mendorong kementerian terkait mengevaluasi proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan bahwa kontrak influencer senilai Rp14,7 miliar tersebut mengandung tindak pidana korupsi.
