BOGOR, POJOKSATU.ID - Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat mengevaluasi program yang belum berjalan dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal Kabupaten Bogor di tengah penyesuaian pendapatan daerah dan belum optimalnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan daerah, sekaligus memastikan tidak terjadi kendala pembayaran kewajiban pada akhir tahun anggaran.
Arahan itu disampaikan Rudy saat memimpin rapat penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (26/10/2026). Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Bogor, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran Pemkab Bogor.
Rudy menjelaskan, hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat menunjukkan adanya penyesuaian pendapatan dari opsen pajak. Di sisi lain, penerimaan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat juga belum terealisasi sepenuhnya sesuai perencanaan.
Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menghitung ulang kemampuan fiskal dan menentukan prioritas belanja secara cermat agar pelaksanaan program tetap terkendali.
“Karena itu, saya meminta seluruh pimpinan OPD dan camat segera menginventarisasi program-program yang belum berjalan. Kita harus menghitung kembali kemampuan fiskal daerah agar tidak terjadi persoalan pembayaran pada akhir tahun anggaran,” ujar Rudy.
Ia menegaskan, penyesuaian program bukan berarti menghapus kegiatan yang telah direncanakan. Kebijakan tersebut merupakan langkah untuk menyelaraskan pelaksanaan program dengan kondisi keuangan daerah.
Rudy juga memastikan Pemkab Bogor tidak berencana mengevaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun hak keuangan anggota DPRD.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memastikan pekerjaan yang telah dilaksanakan beserta kewajiban pembayarannya dapat diselesaikan sesuai ketentuan hingga akhir tahun anggaran.
“Kita harus memastikan setiap program dapat diselesaikan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Selain menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang terukur, Rudy mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Bogor agar menjaga komunikasi, koordinasi, soliditas, dan integritas dalam menjalankan tugas. Ia meminta agar perbedaan di internal pemerintahan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Kita ini satu keluarga, satu saudara, saling menjaga, saling melindungi. Kita harus kompak karena keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor merupakan tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Rudy berharap, penyesuaian program selama dua bulan ke depan dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan kewajiban pemerintah tetap terpenuhi. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih terukur, Pemkab Bogor menargetkan pelaksanaan pembangunan pada 2027 dapat berjalan lebih optimal. ***
