CIBINONG, POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong kolaborasi dengan lembaga pendidikan swasta. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi angka putus sekolah.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat membuka Rapat Kerja DPW Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat.
Kegiatan berlangsung di Yayasan Al-Madinah, Cibinong, Sabtu (24/10/2026).
Hadir mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, Ajat menekankan pentingnya keterlibatan sekolah swasta dalam mendukung program pendidikan pemerintah daerah.
Menurutnya, kerja sama lintas lembaga menjadi kebutuhan penting untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di Kabupaten Bogor.
Wilayah Luas Jadi Tantangan Pemerataan Pendidikan
Ajat menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang cukup luas. Secara administratif, daerah ini mencakup 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan.
Selain itu, jumlah penduduknya mencapai sekitar enam juta jiwa. Kondisi tersebut membuat kebutuhan layanan pendidikan semakin besar.
Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dukungan sekolah swasta melalui BMPS dinilai penting untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.
"Artinya, pemerintah daerah tidak bisa sendirian. Peran serta lembaga pendidikan swasta di bawah naungan BMPS sangat krusial dalam membantu peningkatan kualitas SDM, termasuk dalam penanganan angka putus sekolah," ujar Ajat.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Bogor berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak.
Pemkab Bogor Perkuat Penanganan Anak Putus Sekolah
Dalam kesempatan itu, Ajat mengungkapkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Bogor mulai memperlihatkan tren penurunan.
Meski demikian, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah agar persoalan tersebut dapat ditangani secara berkelanjutan.
Salah satu upayanya adalah memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Lembaga pendidikan nonformal tersebut diharapkan membantu masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
Selain itu, Pemkab Bogor berupaya menyelaraskan data persebaran sekolah swasta dengan wilayah yang memiliki banyak anak putus sekolah.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan pendidikan di setiap wilayah.
Dengan begitu, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menentukan langkah penanganan yang lebih sesuai.
"Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan intervensi serta memastikan program penanganan berjalan lebih tepat sasaran sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses pendidikan," jelas Ajat.
Langkah tersebut juga diharapkan membantu pemerintah menjangkau anak-anak yang masih menghadapi hambatan dalam melanjutkan pendidikan.
Program BMPS Diharapkan Selaras dengan Prioritas Pemkab Bogor
Ajat berharap Rapat Kerja BMPS Jawa Barat menghasilkan program yang mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat.
Menurutnya, penyusunan program perlu memperhatikan arah pembangunan dan prioritas pemerintah daerah.
Dengan demikian, kegiatan BMPS dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan sekolah swasta diharapkan mampu menghadirkan solusi atas persoalan pendidikan.
Penanganan anak putus sekolah menjadi salah satu perhatian yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Oleh sebab itu, Ajat mendorong penguatan koordinasi agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemkab Bogor berharap kolaborasi dengan BMPS dapat berlangsung secara konsisten dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah daerah berupaya memperluas kesempatan belajar sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor.
