BOGOR, POJOKSATU.id - Hasil survei terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI) mengungkap perbedaan mencolok tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berdasarkan latar belakang pendidikan.
Menariknya, kelompok responden yang tidak tamat sekolah dasar (SD) atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi dibandingkan kelompok pendidikan lainnya.
Sebaliknya, kelompok masyarakat lulusan perguruan tinggi menjadi kelompok dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Temuan tersebut terungkap dalam survei nasional bertajuk Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis PPI pada Minggu, 18 Oktober 2026.
Responden Tidak Tamat SD Catat Kepuasan Tertinggi hingga 79,3 Persen
Berdasarkan hasil survei PPI, sebanyak 79,3 persen responden dalam kelompok tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan lainnya.
Pada kelompok lulusan SD, tingkat kepuasan tercatat sebesar 74,9 persen.
Sementara itu, sebanyak 64,3 persen responden lulusan SMP mengaku puas, disusul lulusan SMA atau SMK sebesar 62,4 persen.
Perbedaan paling mencolok terlihat pada kelompok responden lulusan perguruan tinggi yang hanya mencatat kepuasan sebesar 43,2 persen.
Artinya, terdapat selisih 36,1 poin persentase antara tingkat kepuasan kelompok tidak tamat SD dan lulusan perguruan tinggi.
Meski demikian, angka tersebut menunjukkan persentase kepuasan di dalam masing-masing kelompok pendidikan, bukan berarti mayoritas seluruh pendukung Prabowo berasal dari kelompok masyarakat yang tidak tamat SD.
Lulusan Perguruan Tinggi Justru Lebih Banyak Tidak Puas
Pola berbeda ditemukan dalam tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Sebanyak 50,4 persen responden lulusan perguruan tinggi menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas.
Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan kelompok yang sama, yakni 43,2 persen.
Sementara itu, ketidakpuasan responden lulusan SMA/SMK tercatat sebesar 33 persen, disusul lulusan SMP sebesar 32 persen.
Pada kelompok lulusan SD, tingkat ketidakpuasan hanya mencapai 14,8 persen.
Adapun kelompok masyarakat yang tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah mencatat tingkat ketidakpuasan paling rendah, yakni 10 persen.
Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap kinerja pemerintah di antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan berbeda.
Namun, data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan secara langsung menyebabkan seseorang lebih puas atau tidak puas terhadap pemerintah.
Secara Nasional, 65,2 Persen Masyarakat Masih Puas dengan Prabowo
Meskipun terdapat perbedaan berdasarkan tingkat pendidikan, hasil survei PPI secara keseluruhan menunjukkan mayoritas responden masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, menjelaskan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden mencapai 65,2 persen.
"Yang mengaku sangat puas itu ada 2,9 persen, yang mengaku puas itu 62,3 persen. Jika digabungkan antara yang sangat puas dengan puas, ada sekitar 65,2 persen," ujar Adi dalam pemaparan survei secara daring, Minggu (18/10/2026).
Sementara itu, sebanyak 28,1 persen responden menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas.
Adapun 6,7 persen lainnya mengaku tidak tahu atau memilih tidak memberikan jawaban.
Survei Dilakukan di 38 Provinsi dengan 1.200 Responden
Survei Parameter Politik Indonesia dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026.
Sebanyak 1.200 responden dilibatkan melalui wawancara tatap muka yang tersebar di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, dan 120 desa atau kelurahan.
Responden merupakan masyarakat berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei ini memberikan gambaran menarik mengenai perbedaan persepsi masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo menjelang dua tahun pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, untuk mengetahui alasan di balik perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan pendidikan, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap kondisi ekonomi, pengalaman masyarakat, serta penilaian terhadap kebijakan pemerintah.



