BOGOR, POJOKSATU.ID - Sebanyak 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bogor, diubah statusnya menjadi PPPK penuh mulai Januari 2027.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyambut baik kebijakan yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu. Meskipun, Pemkab Bogor dihadapkan dengan beban anggaran yang lebih besar untuk penggajiannya kelak.
"Jadi apa yang susah menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami tindak lanjuti bersama-sama. Kemampuan fiskal kita juga cukup untuk membiayai PPPK Penuh waktunl maupun paruh waktu," kata Rudy Susmanto, Senin (9/11).
Pada tahun ini saja, kata Rudy, penggajian PPPK dan PPPK Paruh waktu dibiayai oleh Pemkab Bogor. Namun, Pemkab Bogor harus terus menggali lebih dalam lagi potensi pendapatan daerah jika ada pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan menjelaskan, Pemkab Bogor membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar, untuk menggaji PPPK Paruh Waktu yang diangkat menjadi PPPK Penuh.
"Kebutuhan kita secara total memang Rp600 miliar. Ya mudah-mudahan itu benar dibiayai pusat. Tapi kita tetap anggaran juga di APBD," jelas Wildan. ***
