BOGOR, POJOKBOGOR.id - Pemkot Bogor mendorong agar persoalan administrasi tidak menjadi penghambat bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis pasien darurat dalam kondisi sangat darurat.
Hal tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota di Balai Kota Depok, Gedung Dibaleka II, Jalan Margonda, Kota Depok, Rabu (7/10/2026).
Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, penguatan pelayanan kesehatan menjadi perhatian, terutama dalam penanganan pasien darurat akibat kecelakaan maupun korban kejahatan.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama rumah sakit perlu memastikan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan dapat memperoleh pertolongan medis terlebih dahulu tanpa terhambat persoalan administratif.
“Untuk pasien darurat akibat kecelakaan maupun korban kejahatan, kita sepakati ada langkah bersama antara pemerintah daerah dan rumah sakit. Dalam kondisi tertentu, pasien darurat dimungkinkan mendapatkan penanganan kedaruratan terlebih dahulu,” kata Dedie.
Ia menegaskan, penanganan kegawatdaruratan harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh layanan medis.
Tak Hanya Kesehatan
Rakor tersebut juga membahas sejumlah agenda pelayanan publik lainnya, mulai dari pendidikan, pelayanan asuransi ketenagakerjaan hingga pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaporan pajak penghasilan melalui Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
Koordinasi lintas pemerintah daerah dilakukan untuk menyelaraskan program dan kebijakan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih terintegrasi.
Sejumlah agenda yang akan berlangsung di Kota Bogor pada November 2026 juga menjadi bagian dari pembahasan. Di antaranya peresmian trase baru Jalan Saleh Danasasmita-Batutulis dan penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat.
BRT Bakal Hubungkan Bogor hingga Depok
Dalam kesempatan tersebut, rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Provinsi juga menjadi perhatian. Pembahasan program transportasi publik itu rencananya turut dilakukan dalam agenda koordinasi di Kota Bogor pada November mendatang.
Dedie mengatakan, pengembangan BRT diarahkan untuk memperkuat konektivitas transportasi antardaerah, termasuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.
“Rencana BRT ini diharapkan dapat menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, sampai Depok, di samping wilayah lainnya. Karena itu, koordinasi antardaerah menjadi penting agar perencanaannya dapat berjalan terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Dedie, keterhubungan transportasi antardaerah menjadi penting mengingat mobilitas masyarakat tidak terbatas pada batas administratif masing-masing wilayah.
Pemkot Bogor pun akan terus mengikuti pembahasan bersama Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk menyelaraskan program lintas wilayah dengan kebutuhan masyarakat.
Selain transportasi dan kesehatan, koordinasi tersebut mencakup sejumlah sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, perlindungan tenaga kerja dan perpajakan.
