PARUNGPANJANG, POJOKSATU.ID - Sejumlah konsumen Perumahan Parayasa di Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, menggugat Perum Perumnas ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong atas dugaan wanprestasi.

Gugatan tersebut ditempuh lantaran konsumen menilai belum mendapatkan kepastian penyelesaian atas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan hunian yang telah mereka beli dari pengembang.

Kuasa hukum konsumen, Firmansyah Bayumi, mengatakan langkah hukum itu diambil karena pihaknya menilai belum ada itikad baik dari Perum Perumnas untuk memberikan pertanggungjawaban dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi konsumen.

"Kami menilai belum ada itikad baik dari Perum Perumnas untuk menyelesaikan persoalan ini. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dan kepastian atas hunian yang telah mereka beli," ujar Firmansyah, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, konsumen membutuhkan penyelesaian konkret, bukan sekadar penjelasan tanpa kepastian. Sebab, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan hak masyarakat yang telah mengeluarkan uang untuk membeli rumah.

Pemblokiran HPL 23.410 Meter Persegi Jadi Sorotan

Di luar gugatan wanprestasi, Firmansyah turut mempersoalkan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1 Desa Lumpang yang memiliki luas 23.410 meter persegi.

Ia menyebut bidang tanah tersebut dalam kondisi diblokir. Kondisi itu, menurutnya, perlu mendapatkan penjelasan karena berkaitan dengan kewenangan Perum Perumnas dalam melakukan penjualan tanah serta kepastian hukum bagi konsumen.

"Ini menjadi salah satu persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka. HPL Nomor 1 Desa Lumpang dengan luas 23.410 meter persegi tersebut dalam kondisi diblokir. Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai status tanah dan bagaimana dampaknya terhadap kegiatan penjualan serta kepentingan konsumen," tegasnya.

Firmansyah menilai status dan legalitas tanah merupakan aspek mendasar dalam penyelenggaraan perumahan. Terlebih, kepastian tersebut berkaitan dengan perlindungan konsumen yang telah membeli hunian di kawasan tersebut.

PBG hingga Dokumen Lingkungan Ikut Dipertanyakan

Persoalan lain yang menjadi perhatian kuasa hukum konsumen adalah kelengkapan perizinan pembangunan Perumahan Parayasa.

Firmansyah meminta Perum Perumnas membuka dokumen perizinan secara transparan untuk memastikan seluruh proses pembangunan telah memenuhi ketentuan administrasi dan regulasi yang berlaku.

Sejumlah dokumen yang dipertanyakan di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen perizinan bangunan yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen lingkungan lainnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan kajian dan penanganan persoalan banjir di kawasan perumahan tersebut.

Bahkan, kelengkapan perizinan bangunan penunjang seperti galeri pemasaran dan gapura perumahan juga menjadi bagian dari hal yang ingin mendapatkan kejelasan.

"Kami mempertanyakan apakah seluruh perizinan, mulai dari PBG atau IMB, dokumen lingkungan, kajian banjir, sampai perizinan galeri pemasaran dan gapura perumahan sudah diselesaikan secara administratif atau justru masih ada proses yang belum dipenuhi," kata Firmansyah.

Ia menegaskan, status Perum Perumnas sebagai badan usaha milik negara (BUMN) tidak serta-merta membuat perusahaan terbebas dari kewajiban memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan.

"Jangan mentang-mentang BUMN, kemudian seluruh proses perizinan dianggap bisa diabaikan. Semua pihak harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kami ingin ada transparansi dan kepastian bahwa pembangunan Perumahan Parayasa telah memenuhi seluruh ketentuan," tegasnya.

Konsumen Tempuh Jalur Hukum

Melalui gugatan yang telah diajukan ke PN Cibinong, konsumen berharap seluruh persoalan yang dipermasalahkan dapat memperoleh penyelesaian dan kepastian hukum.

Firmansyah mengatakan langkah tersebut bukan semata-mata menyangkut gugatan wanprestasi, melainkan juga upaya memperjuangkan hak konsumen, kepastian status tanah, serta tanggung jawab pengembang terhadap masyarakat yang telah membeli hunian.

Pihaknya berharap Perum Perumnas dapat memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

Dengan demikian, konsumen tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai status hukum tanah maupun hak mereka atas hunian yang telah dibeli. ***