BOGOR, POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai memperketat pengendalian belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran 2026. Kebijakan efisiensi ini dilakukan menyusul kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas dan menurunnya kemampuan fiskal.

Melalui kebijakan pengendalian pelaksanaan belanja daerah, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta lebih selektif dalam merealisasikan anggaran. Bahkan, sejumlah kegiatan yang tidak mendukung langsung prioritas pembangunan daerah diminta untuk ditunda hingga dihentikan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan belanja pemerintah tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal.

Menurut Ajat, kondisi APBD Kabupaten Bogor 2026 perlu mendapat perhatian serius, terutama setelah melihat realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga akhir Oktober yang belum optimal.

"Pengendalian ini dilakukan agar kapasitas fiskal daerah tetap terjaga. Kita harus memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan," demikian substansi kebijakan yang diterapkan Pemkab Bogor.

Dalam kebijakan tersebut, seluruh kepala SKPD diminta melakukan pengendalian secara ketat terhadap proses realisasi belanja, baik melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) maupun ganti uang (GU).

Meski demikian, pengendalian tidak berlaku terhadap seluruh jenis belanja. Pemkab Bogor tetap memprioritaskan belanja wajib dan kegiatan strategis, seperti gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan pegawai, pembayaran listrik, air dan komunikasi, serta jasa tenaga non-ASN.

Selain itu, pengadaan lahan untuk proyek prioritas pemerintah daerah dan kewajiban daerah yang telah melalui reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga tetap dapat dilaksanakan.

Belanja untuk kepentingan umum, kebutuhan mendesak, penanganan bencana, serta kegiatan yang bersumber dari dana transfer dengan peruntukan khusus juga tetap menjadi pengecualian.

"Sebaliknya, kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2026 diminta untuk ditunda atau dihentikan," kata Ajat.

Pengendalian juga menyasar berbagai belanja penunjang, mulai dari honorarium, makanan dan minuman, perjalanan dinas, bantuan kepada masyarakat, pemeliharaan gedung perkantoran, hingga pengadaan dan pemeliharaan kendaraan serta peralatan.

Tak hanya itu, proses pengadaan barang dan jasa turut diperketat. Paket pekerjaan yang belum memasuki proses pemilihan penyedia diminta tidak dilanjutkan. Sementara paket yang masih dalam tahap pemilihan atau belum menandatangani kontrak diminta dihentikan sementara.

Kebijakan tersebut juga menegaskan bahwa sisa anggaran hasil lelang maupun swakelola tidak dapat langsung dialihkan untuk membiayai kegiatan lain tanpa mekanisme yang telah ditentukan.

Untuk memastikan kegiatan yang masih dapat dilaksanakan, setiap perangkat daerah diwajibkan mengajukan surat kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selanjutnya, BPKAD akan menelaah setiap usulan dengan mempertimbangkan ketersediaan kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), prioritas pembangunan, serta kebijakan efisiensi belanja daerah.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Bogor berupaya memastikan keterbatasan anggaran tidak mengganggu pemenuhan kewajiban pemerintah maupun pelayanan dasar kepada masyarakat.

Kepala SKPD juga diminta bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tanpa mengikuti mekanisme pengendalian anggaran tersebut. ***