BOGOR, POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menyiapkan anggaran untuk dua proyek infrastruktur strategis pada 2027, yakni pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang dan pembebasan lahan Underpass Citayam.

Kedua proyek tersebut telah masuk dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat.

Meski anggaran telah direncanakan, pelaksanaannya masih membutuhkan pembahasan dan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor.

Rudy berharap kedua proyek tersebut mendapatkan dukungan sehingga tahapan pembangunan infrastruktur dapat dilanjutkan sesuai perencanaan.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian Pemkab Bogor adalah pembangunan Flyover Bomang.

Infrastruktur ini direncanakan untuk mendukung konektivitas di kawasan Bojonggede dan Kemang, Kabupaten Bogor.

Rudy Susmanto memastikan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan Flyover Bomang telah dimasukkan dalam rancangan postur APBD Kabupaten Bogor 2027.

Namun, alokasi tersebut belum bersifat final karena masih harus melalui pembahasan bersama legislatif.

“Flyover Bomang pertama sudah dianggarkan melalui postur APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027. Mudah-mudahan disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Masuknya proyek Flyover Bomang dalam perencanaan anggaran menjadi salah satu langkah awal untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut.

Jika memperoleh persetujuan DPRD, pemerintah daerah dapat melanjutkan proses sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Selain Flyover Bomang, Pemkab Bogor turut menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan proyek Underpass Citayam.

Berbeda dengan Flyover Bomang, anggaran yang disiapkan Kabupaten Bogor untuk Underpass Citayam difokuskan pada kebutuhan pengadaan tanah.

Hal ini berkaitan dengan lokasi pembangunan yang berada di dua wilayah administrasi, yakni Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Rudy menjelaskan bahwa pembangunan Underpass Citayam membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bogor, dan Pemerintah Kota Depok.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab menyusun Detail Engineering Design (DED) atau dokumen perencanaan teknis proyek.

Sementara itu, Pemkab Bogor dan Pemkot Depok memiliki tanggung jawab melakukan pembebasan lahan pada wilayah masing-masing.

“DED Underpass Citayam disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Depok berkewajiban melakukan pembebasan lahannya. Karena separuhnya masuk Depok dan separuhnya masuk Kabupaten Bogor, maka dalam postur APBD Tahun Anggaran 2027 Pemkab Bogor juga menganggarkan untuk pembebasan lahan Underpass Citayam,” jelasnya.

Dengan pembagian tanggung jawab tersebut, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing.

Meskipun anggaran pembebasan lahan telah dimasukkan dalam perencanaan APBD 2027, proses pengadaan tanah tidak dapat dilakukan secara langsung.

Rudy Susmanto menegaskan bahwa pembebasan lahan harus mengikuti sejumlah tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu tahap penting adalah penilaian oleh tim appraisal atau penilai independen.

Penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan besaran ganti kerugian sesuai mekanisme pengadaan tanah yang berlaku.

Selain penilaian, proses pembebasan lahan juga harus melewati tahapan administrasi sebelum dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, pengalokasian anggaran pada APBD 2027 belum berarti seluruh proses pembebasan lahan akan langsung selesai pada tahun tersebut.

Pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan dokumen, hasil penilaian, dan penyelesaian prosedur yang diwajibkan.

Pembangunan Flyover Bomang dan Underpass Citayam merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di Kabupaten Bogor.

Kedua proyek memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama diarahkan untuk mendukung kelancaran pergerakan masyarakat.

Flyover Bomang diproyeksikan memperkuat akses transportasi di kawasan Bojonggede-Kemang.

Sementara itu, Underpass Citayam diharapkan dapat membantu meningkatkan kelancaran lalu lintas di kawasan perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Namun, manfaat tersebut baru dapat dirasakan masyarakat setelah seluruh tahapan pembangunan rampung dan infrastruktur mulai dioperasikan.

Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam kelanjutan proyek, khususnya untuk pembangunan Underpass Citayam.

Pemkab Bogor juga perlu memastikan kesiapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan tanah agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Masuknya dua proyek tersebut dalam rencana APBD 2027 menunjukkan arah prioritas pembangunan infrastruktur yang sedang disiapkan Pemkab Bogor.

Meski demikian, kepastian alokasi anggaran, jadwal pelaksanaan, dan tahapan berikutnya masih menunggu proses pembahasan serta keputusan pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Bogor.