KOTA BOGOR, POJOKBOGOR.ID - Pemkot Bogor akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional BisKita Transpakuan menyusul kecelakaan fatal yang melibatkan armada transportasi publik tersebut hingga menimbulkan korban jiwa, pada Senin (16/11/2026).

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengakui bahwa keluhan masyarakat terkait perilaku pengemudi BisKita, mulai dari kendaraan yang melaju terlalu kencang hingga berkendara zig-zag, sudah beberapa kali diterima pemerintah.

Menurut Jenal, insiden terbaru menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat fatal. Karena itu, Pemkot Bogor tidak hanya akan mengevaluasi pengemudi yang terlibat kecelakaan, tetapi juga sistem pengawasan, pembinaan, dan standar operasional pelayanan BisKita secara keseluruhan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Direktur Utama BisKita, pengemudi yang terlibat kecelakaan tersebut telah bekerja selama sekitar satu tahun enam bulan.

Selama ini, perusahaan disebut rutin menggelar pembinaan pengemudi setiap bulan dengan melibatkan Dinas Perhubungan serta sejumlah lembaga vertikal, termasuk kepolisian.

Namun, Jenal menilai pembinaan rutin perlu diperiksa kembali efektivitasnya, terutama dalam mencegah kelalaian dan perilaku berkendara yang membahayakan pengguna jalan.

"Kelalaian dan keteledoran ini berbasis individu sebetulnya, ataupun ada faktor lain, entah mengantuk atau apa. Kita serahkan hasil penyelidikan yang dilakukan Polresta Bogor Kota," ujar Jenal.

Ia menambahkan, Pemkot Bogor akan membahas evaluasi menyeluruh bersama Wali Kota Bogor. Salah satu hal yang akan diperiksa adalah bentuk pengawasan terhadap pengemudi serta pelaksanaan pembinaan yang selama ini diklaim berlangsung setiap bulan.

Jenal juga menyinggung keluhan masyarakat yang selama ini masuk terkait cara pengemudi mengoperasikan armada BisKita.

"Beberapa kali aduan itu terkait perilaku ataupun laju kendaraan BisKita yang terkadang zig-zag atau terlalu kencang. Hari ini kejadiannya cukup fatal, bahkan sampai memakan korban. Ini harus betul-betul kita evaluasi," tegasnya.

Keluarga Korban Tidak Ajukan Tuntutan

Terkait keluarga korban, Jenal menyampaikan bahwa pihak keluarga telah menerima penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak pengelola BisKita.

Ia mengaku turut mendampingi keluarga korban, termasuk sejumlah anggota keluarga yang datang dari Jakarta, saat berada di rumah duka hingga proses pemakaman.

Menurutnya, pada awal kejadian keluarga sempat diliputi emosi. Namun, setelah mendapatkan penjelasan mengenai prosedur pertanggungjawaban dari pihak BisKita, keluarga akhirnya menerima dan tidak mengajukan tuntutan.

Direktur Utama BisKita disebut turut hadir dan mendampingi proses penanganan korban, mulai dari rumah sakit, pemakaman, hingga rumah duka.

"Awalnya memang agak sedikit emosi dan itu wajar ketika saudara atau sanak keluarga menjadi korban kecelakaan. Namun, setelah saya sampaikan prosedur SOP pertanggungjawaban BisKita, akhirnya semua legowo, clear, dan tidak ada tuntutan," ungkapnya.

Meski demikian, keluarga korban meminta Pemkot Bogor tetap mengawal proses hukum terhadap pengemudi serta memastikan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pengemudi BisKita dilakukan.

Jenal menegaskan, terkait dugaan kelalaian atau human error dalam kecelakaan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan penegakan hukum kepada Polresta Bogor Kota.

Ia menolak berspekulasi mengenai pasal maupun sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pengemudi.

"Kami tidak mau intervensi dan tidak mau memberikan narasi yang justru bertentangan dengan proses yang sudah berjalan. Semuanya diserahkan kepada pihak kepolisian sesuai prosedur hukum," katanya.

Tender Koridor Baru BisKita Harus Punya Standar Ketat

Selain mengevaluasi pengemudi, Pemkot Bogor juga akan memperhatikan mekanisme pengadaan operator untuk pembukaan koridor baru BisKita yang direncanakan pada 2027.

Jenal menegaskan, proses lelang harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan kepada sejumlah perusahaan transportasi yang memenuhi persyaratan profesionalisme dan kebutuhan pelayanan pemerintah daerah.

Menurutnya, proses lelang tidak boleh diarahkan hanya kepada satu perusahaan. Persaingan antarpenyedia jasa diperlukan agar pemerintah memiliki pilihan operator yang mampu memenuhi standar pelayanan transportasi publik.

Ia juga menyinggung kemungkinan harga penawaran menjadi salah satu faktor yang membuat operator tertentu terpilih dalam proses pengadaan sebelumnya.

Namun, Jenal mengingatkan bahwa harga murah tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan pemenang lelang.

"Siapa pun nanti pemenangnya pada 2027, saya rasa Pemkot harus punya guidance dan ukuran terlebih dahulu. Persyaratan tentang laju kecepatan, SOP para driver, kenyamanan penumpang, serta masyarakat lain yang berhimpitan dengan BisKita harus jelas," paparnya.

Dalam waktu dekat, Pemkot Bogor juga berencana memeriksa langsung pelaksanaan pembinaan pengemudi yang selama ini dilakukan setiap bulan.

Pemeriksaan tersebut mencakup materi pembinaan, kondisi dan kesiapan para pengemudi, hingga kemungkinan adanya faktor lain yang memengaruhi kecepatan kendaraan maupun ketepatan waktu operasional.Jenal menyebut evaluasi akan segera dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait.

"Sore ini kita akan rapat dulu. Nanti kita cek saat pembinaan, pelaksanaannya seperti apa, kondisi para driver seperti apa, dan mungkin ada kendala faktor lain yang memengaruhi laju kecepatan atau timer. Kita belum tahu, hasil evaluasi akan kita lakukan secepatnya," pungkasnya.