BOGOR, POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan proyek pembangunan Underpass Citayam yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bogor dengan Kota Depok. Anggaran tersebut direncanakan masuk dalam rancangan APBD Kabupaten Bogor tahun 2027.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Rudy, penyusunan Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan teknis pembangunan underpass dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak proyek tersebut.
"DED untuk underpass Citayam disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Depok berkewajiban untuk melakukan pembebasan lahannya," kata Rudy di Cibinong, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran pembebasan lahan telah dimasukkan dalam postur rancangan APBD Kabupaten Bogor 2027. Namun, besaran anggarannya belum ditetapkan karena masih dalam proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bogor.
Rudy menyebutkan, pembagian tanggung jawab pembebasan lahan dilakukan berdasarkan wilayah administrasi masing-masing. Sebab, lokasi pembangunan underpass tersebut berada di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
"Maka dalam postur APBD tahun anggaran 2027, Pemkab Bogor juga menganggarkan untuk pembebasan lahan underpass Citayam, karena separuhnya masuk Depok, separuhnya masuk Kabupaten Bogor," ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, proyek Underpass Citayam direncanakan memiliki panjang sekitar 720 meter dengan kebutuhan pembebasan sebanyak 147 bidang tanah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 110 bidang berada di wilayah Kota Depok, sedangkan 37 bidang lainnya masuk wilayah Kabupaten Bogor.
Proyek strategis tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bogor, dan Pemerintah Kota Depok yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama pada Februari 2026.
Dalam pembagian kewenangannya, Pemprov Jawa Barat bertanggung jawab terhadap perencanaan teknis dan pembangunan fisik. Sementara Pemkab Bogor dan Pemkot Depok bertugas melaksanakan pembebasan lahan sesuai wilayah masing-masing.
Rudy menambahkan, proses pengadaan tanah nantinya akan melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya penilaian harga tanah oleh tim penilai independen atau appraisal untuk menentukan nilai ganti kerugian.
Ia menegaskan, Pemkab Bogor siap mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, kelancaran mobilitas, serta mendorong pertumbuhan perekonomian.
"Selama menyangkut kepentingan masyarakat dan tentunya itu bisa menggerakkan roda perekonomian dan kekuatan fiskal kita mencukupi, tentu akan kita prioritaskan," tandasnya. ***





