BOGOR, POJOKSATU.ID - Eks Villa Presiden Soekarno, yang berada di kawasan Riung Gunung, Puncak, Kabupaten Bogor, kini dibuka untuk umum dan difungsikan sebagai restoran.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, bangunan yang belakangan menjadi perbincangan masyarakat tersebut merupakan milik pribadi, bukan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor maupun milik institusi pemerintah lainnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan kunjungan saat proses pembangunan berlangsung.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada perubahan terhadap struktur maupun bentuk bangunan yang memiliki nilai sejarah tersebut.
"Pertama, tempat itu adalah tempat milik pribadi, bukan milik pemerintah, bukan milik institusi. Sehingga pada saat dilakukan pembangunan di awal pun kami berkunjung ke sini untuk memastikan tidak ada struktur dan bentuk bangunan yang diubah," ujar Rudy.
Menurutnya, dibukanya lokasi tersebut sebagai restoran justru memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berkunjung dan melihat langsung salah satu tempat yang memiliki kaitan dengan sejarah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Rudy menilai, akses publik terhadap lokasi tersebut menjadi salah satu hal positif di tengah perbincangan mengenai perubahan fungsi bangunan bersejarah itu.
"Hal positifnya adalah masyarakat umum dapat berkunjung, dapat melihat salah satu tempat yang bersejarah, yaitu bekas vila yang dulu informasinya adalah bekas vila Presiden Soekarno," jelasnya.
Rudy juga menyebut kunjungannya ke kawasan Puncak dimanfaatkan untuk meninjau sejumlah lokasi strategis, di antaranya Kilometer 0 Ciliwung dan Masjid At-Ta'awun.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Bogor turut membahas sejumlah program strategis daerah, khususnya terkait rencana penanganan kawasan Puncak pada 2027.
Rudy menegaskan, penanganan kawasan wisata Puncak membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebab, jalur utama Puncak merupakan jalan nasional.
Pemkab Bogor, kata dia, akan mengambil peran melalui sejumlah intervensi sesuai kemampuan fiskal daerah, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di kawasan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. ***






