BOGOR, POJOKSATU.ID - Keberhasilan pengelolaan anggaran kepolisian semestinya tidak lagi diukur dari seberapa besar dana yang terserap, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Gagasan itu disampaikan Kompol Yohannes Redhoi Sigiro, perwira siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-67, dalam naskah karya perseorangan berjudul "Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran guna Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka Mewujudkan Profesionalisme Polri".
Yohannes menjelaskan bahwa profesionalisme Polri tercermin dari akuntabilitas kinerjanya, yaitu kemampuan menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran negara menghasilkan keluaran yang dijanjikan.
Ukuran itu tercantum dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang wajib dilaporkan setiap tahun.
Masyarakat, kata Yohannes, tidak menilai polisi dari laporan keuangan, tetapi dari patroli yang hadir, laporan yang cepat ditangani, dan layanan yang tidak berbelit.
Karena itu, uang yang dibelanjakan harus dapat ditelusuri sampai ke hasil yang dirasakan warga.
Dalam kajiannya di Polres Bogor, ia menemukan persentase penyerapan anggaran selalu lebih tinggi daripada capaian keluaran kegiatan.
Penyerapan cenderung menumpuk menjelang akhir tahun, sementara rapat evaluasi lebih banyak membahas berapa persen dana yang sudah terpakai daripada apa yang sudah dihasilkan.
Menurutnya, ada tiga hal yang saling mengunci. Evaluasi yang hanya menyoroti daya serap membuat pelaksana kegiatan tidak terdorong memastikan hasilnya.
Rencana penarikan dana yang disusun tanpa melihat jadwal kegiatan membuat dana menumpuk pada triwulan terakhir, sehingga kegiatan dikejar waktu dan mutunya menurun.
Rekomendasi hasil evaluasi pun sering berhenti di atas kertas karena tidak ada fungsi yang ditugasi memastikan tindak lanjutnya.
Pandangan itu didukung sejumlah penelitian. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa dalam penganggaran berbasis kinerja, evaluasi harus menilai apakah dana yang terserap benar-benar menghasilkan keluaran sesuai target.
Alawia dan rekan (2021) membuktikan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Lukito dan rekan (2024) menemukan pengaruh serupa, sedangkan Saputra dan rekan (2024) menunjukkan pentingnya pengendalian internal bagi kinerja instansi di Kota Bogor.
Yohannes mengusulkan sejumlah langkah.
Pimpinan menerbitkan arahan agar evaluasi berorientasi pada hasil dan memimpin langsung rapat analisis dan evaluasi setiap bulan.
Pertanggungjawaban keuangan dipercepat dengan daftar periksa dokumen, dan pengelola keuangan di Polres maupun Polsek mendapat pendampingan.
Rencana penarikan dana diselaraskan dengan jadwal kegiatan, pengendalian internal diperkuat, dan dibentuk forum lintas fungsi untuk memastikan setiap temuan evaluasi ditindaklanjuti.
Ia menilai Polres Bogor sudah memiliki modal yang cukup, seperti aplikasi pengelolaan keuangan dan pengawasan rutin, sehingga perbaikan cukup diarahkan pada cara kerja.
Dengan begitu, Yohannes berharap setiap rapat evaluasi tidak lagi berhenti pada angka penyerapan, tetapi menjawab pertanyaan apakah uang negara sudah membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan dan rasa aman yang mereka rasakan. ***
