BOGOR, POJOKSATU.ID - Nilai kearifan lokal Sunda, silih asih, silih asah, silih asuh, ditawarkan sebagai pendekatan untuk memulihkan kerukunan antarkelompok masyarakat di Kabupaten Bogor yang pernah terlibat konflik.

Gagasan tersebut disampaikan Kompol Yohannes Redhoi Sigiro, perwira siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-67, melalui naskah karya perseorangan berjudul Optimalisasi Polmas Berbasis Nilai Adat guna Memperkuat Kerukunan Antarkelompok Pascakonflik dalam rangka Terwujudnya Stabilitas Kamtibmas.

Dalam kajiannya, Yohannes menyoroti konflik sosial di Kabupaten Bogor yang cenderung berulang di lokasi maupun kelompok masyarakat yang sama. Sejumlah persoalan, mulai dari sengketa lahan, penolakan rumah ibadah hingga tawuran antarwarga, masih menjadi pemicu perselisihan dari tahun ke tahun.

Menurutnya, langkah kepolisian selama ini memang mampu meredakan ketegangan melalui pengamanan, penggalangan, dan mediasi. Namun, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya menyentuh aspek pemulihan hubungan sosial antarkelompok setelah kesepakatan damai tercapai.

Persoalan lainnya adalah belum optimalnya pencatatan dan pemantauan kesepakatan damai. Akibatnya, kepatuhan terhadap hasil mediasi sulit dievaluasi. Warga yang sebelumnya bertikai juga jarang dipertemukan kembali dalam kegiatan positif untuk membangun kepercayaan.

Kondisi tersebut berpotensi membuat konflik kembali muncul ketika ada persoalan kecil yang memicu ketegangan.

Padahal, Kabupaten Bogor memiliki modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kerukunan, seperti keberadaan tokoh adat, sesepuh kampung, tokoh agama, serta tradisi musyawarah yang masih dihormati masyarakat.

Yohannes menilai, potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui pendekatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yang memberikan ruang bagi pemanfaatan pranata adat dan kearifan lokal.

Dalam konsep yang ditawarkannya, nilai silih asih diterapkan melalui kegiatan bersama antarkelompok untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa saling percaya. Sementara silih asah diwujudkan melalui edukasi dan peningkatan literasi masyarakat.

Adapun silih asuh diterapkan dengan melibatkan tokoh adat dan sesepuh masyarakat sebagai pendamping sekaligus juru damai dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Musyawarah juga ditempatkan sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik. Forum kemitraan polisi dan masyarakat diharapkan tumbuh dari pranata adat yang telah dipercaya warga, bukan sekadar dibentuk melalui pendekatan formal dari atas.

Untuk memastikan perdamaian berjalan berkelanjutan, Yohannes mengusulkan agar setiap kesepakatan damai didokumentasikan dan dipantau selama enam bulan. Proses tersebut perlu disertai kegiatan bersama antarkelompok serta evaluasi secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas dapat berperan sebagai fasilitator musyawarah di tingkat desa. Sementara itu, persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor, seperti sengketa lahan dan perizinan rumah ibadah, dapat dibahas bersama instansi terkait, di antaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Kantor Kementerian Agama.

Gagasan tersebut juga didukung sejumlah penelitian yang menjadi rujukan dalam kajiannya. Penelitian Alhafizh dan rekan pada 2021 menunjukkan nilai silih asih, silih asah, dan silih asuh memiliki keselarasan dengan sila ketiga Pancasila tentang Persatuan Indonesia.

Sementara itu, penelitian Grady dan rekan pada 2023 di Nigeria menunjukkan kegiatan bersama yang melibatkan kelompok-kelompok yang pernah berkonflik dapat memperbaiki sikap dan meningkatkan rasa aman di lingkungan masyarakat.

Sebaliknya, penelitian Aisyah dan Sairi pada 2023 memperlihatkan bahwa mediasi yang tidak disertai penyelesaian akar persoalan berpotensi membuat penolakan tetap bertahan.

Melalui pendekatan tersebut, Yohannes berharap penanganan konflik sosial di Kabupaten Bogor tidak hanya berorientasi pada penghentian pertikaian dan terciptanya situasi keamanan yang kondusif.

Lebih dari itu, perdamaian diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan, memperkuat hubungan sosial, serta menghadirkan kerukunan yang bertahan dalam kehidupan masyarakat. ***