SERANG, POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, itu mempertemukan sejumlah kepala daerah dari Jawa Barat dan Banten.

Turut hadir perwakilan pemerintah pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta unsur pemerintah daerah dan DPRD.

Kehadiran Jaro Ade menjadi bagian dari pembagian tugas bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam menjalankan agenda pemerintahan.

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jaro Ade Tekankan Pentingnya Integritas Pemerintah Daerah

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menilai pencegahan korupsi harus menjadi perhatian seluruh aparatur pemerintah.

Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan perlu dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penguatan integritas menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Kami di Kabupaten Bogor terus berupaya memperkuat integritas dan memastikan setiap program pembangunan berjalan secara transparan, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Ade Ruhandi dikutip dari kutaudayawangsa.id.

Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut perlu diterapkan dalam pelaksanaan program pemerintahan.

Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian program, tetapi juga memperhatikan tata kelola yang baik.

Rakor Bersama KPK Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi

Rapat koordinasi ini menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kerja sama dalam mencegah praktik korupsi.

Melalui pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan membahas pentingnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penguatan sistem pemerintahan dinilai diperlukan untuk mengurangi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, keterbukaan informasi dan tanggung jawab aparatur menjadi bagian penting dalam menjaga integritas birokrasi.

Jaro Ade menilai pencegahan korupsi tidak cukup hanya menjadi komitmen di tingkat pimpinan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga perlu diterapkan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

Karena itu, koordinasi antarlembaga diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan kebijakan sesuai aturan.

Pemkab Bogor Dorong Sinergi dengan Pemerintah Pusat

Ade Ruhandi menyampaikan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, keterlibatan lembaga pengawasan diharapkan membantu pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pemkab Bogor juga berupaya memperkuat koordinasi dalam menjalankan berbagai program pelayanan publik.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap potensi persoalan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dicegah lebih awal.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan bertanggung jawab.

Pencegahan Korupsi Diharapkan Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu upaya untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas diharapkan mampu mendukung pengelolaan anggaran yang lebih baik.

Selain itu, pengawasan yang berjalan efektif dapat membantu pemerintah menjaga kualitas pelayanan publik.

Pemkab Bogor berkomitmen terus meningkatkan integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Melalui rapat koordinasi bersama KPK dan pemerintah daerah lainnya, upaya pencegahan korupsi diharapkan dapat diperkuat.

Dengan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor diharapkan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.