DEPOK, POJOKBOGOR.ID - Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade memastikan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota tidak berhenti sebatas pembahasan di meja rapat.

Hasil koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor, khususnya untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, penanganan stunting hingga perlindungan tenaga kerja nonformal.

Hal itu disampaikan Jaro Ade usai menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur Jawa Barat di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026).

Kehadiran Jaro Ade dalam agenda tersebut merupakan bagian dari pembagian tugas bersama Bupati Bogor dalam menjalankan agenda pemerintahan daerah.

Fokus Pendidikan dan Kesehatan

Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Sejumlah isu menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, terutama pendidikan dan kesehatan.

Pembahasan juga mencakup upaya menekan angka kematian ibu atau AKI, pencegahan stunting serta peningkatan kerja sama pelayanan dengan rumah sakit.

Selain itu, pemerintah turut membahas jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja nonformal.

Agenda tersebut dinilai penting karena persoalan pelayanan dasar tidak dapat ditangani satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan.

Jaro Ade: Harus Ada Manfaat Nyata

Jaro Ade menegaskan hasil rakor harus dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret di daerah.

“Dalam kesempatan ini, kami memastikan hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi penting agar setiap program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Jaro Ade, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, koordinasi antarpemerintah menjadi penting agar berbagai kebijakan yang dirancang memiliki kesinambungan hingga tahap pelaksanaan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendengar hasil rapat atau kebijakan di tingkat pemerintahan, tetapi juga dapat merasakan dampaknya secara langsung.

Bahas Penurunan AKI dan Pencegahan Stunting

Isu kesehatan menjadi salah satu pembahasan utama dalam rakor tersebut.

Pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membahas penguatan langkah untuk menekan angka kematian ibu serta mencegah kasus stunting.

Kedua persoalan tersebut membutuhkan intervensi yang tidak hanya dilakukan melalui layanan kesehatan, tetapi juga melalui edukasi, pemenuhan gizi hingga penguatan pelayanan sejak tingkat daerah.

Kerja sama dengan rumah sakit juga menjadi bagian dari pembahasan guna memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih terintegrasi.

Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal

Selain pendidikan dan kesehatan, rakor turut membahas perlindungan bagi tenaga kerja nonformal.

Kelompok pekerja ini menjadi salah satu perhatian karena tidak seluruhnya memiliki akses jaminan ketenagakerjaan seperti pekerja sektor formal.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPJS menjadi penting untuk memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor nonformal.

Dihadiri Kepala Daerah se-Jawa Barat

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala BPJS se-Jawa Barat serta direktur rumah sakit.

Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan langkah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Bagi Kabupaten Bogor, Jaro Ade menilai momentum tersebut penting untuk memastikan program pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif melalui dukungan dan kolaborasi lintas pemerintahan.

Hasil Rakor Akan Dibawa ke Kabupaten Bogor

Jaro Ade menekankan bahwa tantangan pelayanan publik di daerah membutuhkan kerja bersama.

Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Bogor memerlukan koordinasi berkelanjutan agar program pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Karena itu, hasil Rakor Gubernur Jawa Barat akan menjadi bahan tindak lanjut di tingkat Kabupaten Bogor.

Fokusnya bukan hanya menyusun program, tetapi memastikan implementasinya tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.