KOTA BOGOR, POJOKBOGOR.id – Sebanyak 25 kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berkumpul di Kota Bogor untuk membicarakan persoalan yang semakin nyata di perkotaan: perubahan iklim datang ketika kemampuan anggaran pemerintah daerah justru memiliki keterbatasan.
Persoalannya tidak hanya menyangkut cuaca ekstrem.
Sampah, kebutuhan infrastruktur, ruang hijau, risiko bencana hingga kemampuan membiayai program mitigasi menjadi bagian dari tantangan yang dibawa masing-masing pemerintah kota.
Baca Juga: Fokus Sinkronisasi Anggaran Daerah, Sastra Winara Pimpin Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor
Isu tersebut dibahas dalam rangkaian Mayor's Talk Climate and Urban Resilience 2026 yang berlangsung pada 27–30 September 2026 di Kota Bogor.
Agenda resmi Pemerintah Kota Bogor mencatat puncak kegiatan berlangsung di IPB International Convention Center pada Selasa, 29 September 2026.
Komwil III sendiri menaungi 25 kota yang tersebar di lima provinsi. Forum APEKSI sebelumnya juga telah menempatkan perubahan iklim, keterbatasan pendanaan mitigasi, ketergantungan terhadap transfer pusat dan persoalan sampah sebagai tantangan bersama pemerintah kota.
Kota Dituntut Tangguh Saat Anggaran Terbatas
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan perubahan cuaca ekstrem membuat pemerintah daerah harus mencari pola baru dalam membangun ketahanan kota.
Situasinya menjadi lebih kompleks karena berbagai program harus dilaksanakan di tengah keterbatasan fiskal.
“Di tengah situasi yang serba terbatas secara anggaran, ditambah dunia sedang dilanda fenomena cuaca ekstrem El Nino dan La Nina, kita harus mencari solusi untuk mengembalikan status kota sebagai Kota Tangguh melalui kolaborasi dan sinergi,” kata Dedie Rachim seusai rangkaian kegiatan pada Senin, 28 September 2026.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa ketahanan iklim tidak bisa hanya diterjemahkan menjadi pembangunan fisik baru.
Pemerintah kota juga harus menentukan prioritas ketika kebutuhan pembangunan, pelayanan dasar dan mitigasi lingkungan harus bersaing dalam ruang anggaran yang sama.
Persoalan fiskal bahkan sudah muncul sejak Pra-Rakor Komwil III APEKSI pada Mei 2026.
APEKSI mencatat kota-kota menghadapi keterbatasan pendanaan mitigasi serta ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah didorong mencari inovasi pembiayaan dan kebijakan adaptif.
Sampah Jadi Persoalan Konkret Kota
Di Kota Bogor, salah satu isu yang dibawa ke dalam forum adalah pengelolaan sampah.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengatakan Bogor dipilih sebagai lokasi pertemuan salah satunya karena sejumlah praktik pengelolaan lingkungan yang ingin diperlihatkan kepada kota lain.
“25 kota ini hadir ke Bogor karena Pemkot Bogor sangat fokus dan semangat untuk membagikan best practice,” ujar Alwis Rustam, Senin, 28 September 2026.
Ia menyebut antara lain rencana Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik dan inovasi Waste Station sebagai materi yang dapat dipelajari peserta.
Namun pengolahan di hilir bukan satu-satunya persoalan.
Pemkot Bogor juga menekankan pentingnya mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya.
Dedie sebelumnya menyampaikan kepada delegasi APEKSI Muda bahwa fasilitas pengolahan tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan apabila sampah dari masyarakat tetap masuk tanpa pengelolaan di tingkat hulu.
“Semoga ini menjadi langkah awal pemerintah untuk mengubah situasi dan kondisi yang dihadapi, tetapi harus dibantu dalam mengelola sampah dari hulunya agar tidak semuanya masuk ke PSEL,” kata Dedie pada Minggu, 27 September 2026.
Perubahan Iklim Bukan Lagi Isu Jangka Panjang
Pemkot Bogor juga membawa isu cuaca ekstrem sebagai salah satu alasan pembahasan ketahanan kota semakin mendesak.
Dedie menyebut perubahan cuaca dapat meningkatkan risiko climate disaster dan berdampak terhadap masa depan perkotaan.
Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya memiliki rencana penanganan ketika bencana terjadi.
Kebijakan transportasi, ruang terbuka hijau, hutan kota, pengelolaan sampah hingga tata ruang perlu dikaitkan dengan strategi ketahanan iklim.
Dalam Urban Climate Forum pada Rabu, 16 September 2026, Dedie sebelumnya menjelaskan salah satu pendekatan yang dibahas Kota Bogor meliputi pengurangan bertahap kendaraan berbahan bakar fosil menuju elektrifikasi transportasi serta penguatan ruang terbuka hijau dan hutan kota.
Baca Juga: Jalan Tambang Bogor Tak Diganti Kereta Api, Anggaran Masih Aman Rp100 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Namun ia juga menekankan kebijakan daerah tidak dapat berjalan sendiri karena persoalan lingkungan sering melintasi batas administrasi.
Kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota membutuhkan integrasi agar penanganannya tidak berjalan parsial.
25 Kota Diminta Tidak Jalan Sendiri-sendiri
Mayor's Talk kemudian digunakan sebagai ruang pertukaran solusi antarkota.
Bukan semua daerah memiliki persoalan yang identik.
Ada kota yang menghadapi banjir.
Ada yang berhadapan dengan krisis sampah.
Ada pula yang membutuhkan peningkatan transportasi publik, ruang hijau atau penguatan infrastruktur menghadapi cuaca ekstrem.
Baca Juga: Susur Ciliwung di Cibinong Angkut 715 Kg Sampah, Kasur hingga Ban Kendaraan Ikut Ditemukan
Namun banyak persoalan tersebut memiliki satu kesamaan: penyelesaiannya membutuhkan biaya besar dan kebijakan lintas sektor.
Dalam forum Komwil III sebelumnya, APEKSI mendorong model pembelajaran antarkota sehingga kebijakan yang sudah diterapkan di satu daerah dapat dipelajari dan disesuaikan dengan karakter daerah lainnya.
Alwis menyebut forum di Bogor juga diarahkan untuk merumuskan hambatan yang dialami pemerintah kota sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Hambatan-hambatan yang dialami daerah akan dirumuskan dan disampaikan langsung kepada Pak Menko dan Pak Menteri yang hadir,” kata Alwis, Senin, 28 September 2026.
Artinya, forum tersebut tidak hanya ditujukan sebagai ajang bertukar cerita keberhasilan.
Keterbatasan yang dihadapi daerah juga menjadi bagian dari pembahasan.
Anak Muda Ikut Masuk Pembahasan
Rangkaian kegiatan bahkan dimulai dengan melibatkan generasi muda melalui forum bertajuk “Cerita Kota Cerita Kita” di Balai Kota Bogor pada Minggu, 27 September.
Dedie meminta anak muda tidak hanya melihat perubahan iklim sebagai persoalan pemerintah.
“Harus ada kelompok-kelompok muda yang peduli dan menginisiasi sebuah perbaikan lingkungan serta iklim dari hal-hal kecil. Kita harus berbuat dan berikhtiar sedikit untuk masa depan kita,” ujar Dedie, Minggu, 27 September 2026.
Baca Juga: Sebelum Masuk PSEL Bogor Raya 1, Sampah Kota Bogor Diminta Dipilah dari Rumah
Ia mendorong perubahan perilaku masyarakat, mulai pengelolaan sampah hingga aksi sederhana menjaga lingkungan.
Menurutnya, pemerintah dapat menyiapkan konsep dan kebijakan, tetapi implementasinya membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Dari Diskusi Menuju Komunike Bogor
Rangkaian Mayor's Talk berlangsung selama empat hari.
Agenda yang disiapkan mencakup Urban Resilience Expo, Mayor's Roundtable, kunjungan lapangan hingga perumusan Komunike Bogor 2026 yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Karena kegiatan masih berlangsung hingga Rabu, 30 September 2026, isi final Komunike Bogor belum dapat disimpulkan pada tahap ini.
Dokumen itulah yang nantinya penting untuk melihat apakah pertemuan 25 kota menghasilkan usulan konkret terkait pembiayaan, lingkungan, sampah dan kebijakan adaptasi iklim.
Tantangan Berikutnya Ada pada Implementasi
Pertemuan antarkota dapat menghasilkan pertukaran gagasan.
Namun ukuran berikutnya berada pada implementasi.
Kebijakan lingkungan membutuhkan anggaran.
Infrastruktur ketahanan kota membutuhkan perencanaan.
Pengurangan sampah membutuhkan perubahan perilaku.
Baca Juga: Rudy Susmanto Apresiasi Kebijakan Pemerintah Pusat Percepat Pengelolaan Sampah Galuga
Sementara perubahan iklim dan cuaca ekstrem tidak berhenti menunggu kesiapan pemerintah daerah.
Karena itu, isu yang dibahas 25 kota di Bogor pada akhirnya bertemu pada satu pertanyaan yang sama: bagaimana kota tetap mampu melindungi masyarakat dan lingkungannya ketika ancaman meningkat, sementara kemampuan anggaran memiliki batas.
Forum Mayor's Talk APEKSI 2026 mencoba membawa persoalan tersebut keluar dari masing-masing wilayah.
Bukan dengan menganggap setiap kota memiliki masalah yang sama, tetapi dengan mencari kebijakan mana yang bisa dipelajari bersama, persoalan mana yang membutuhkan kolaborasi, dan dukungan apa yang perlu dibawa ke pemerintah pusat.
