JAKARTA, POJOKSATU.id - Calon pengguna paylater dari perusahaan pembiayaan kini wajib berpenghasilan minimal Rp3 juta per bulan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan syarat ini paling lambat sejak 1 Juli 2026 untuk menekan risiko kredit macet.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) OJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. OJK kembali menegaskan aturan itu sudah berlaku, seperti dilaporkan Kontan pada Senin (16/11/2026).
Dalam aturan tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menganalisis kelayakan calon debitur. Calon pengguna harus berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah.
Selain itu, calon debitur wajib memiliki penghasilan bruto rata-rata paling sedikit Rp3 juta per bulan. Penghasilan itu harus dibuktikan dengan dokumen yang valid, antara lain slip gaji atau mutasi rekening.
Menurut laporan Fortune Indonesia, syarat ini berlaku untuk akuisisi debitur baru sekaligus perpanjangan pembiayaan bagi nasabah lama. Artinya, pengguna yang sudah memakai paylater juga bisa terdampak saat fasilitasnya diperpanjang.
Perlu dicatat, aturan ini menyasar layanan paylater dari perusahaan pembiayaan atau multifinance. Layanan paylater yang disediakan bank diatur terpisah.
PADK tersebut tidak hanya mengatur usia dan penghasilan. Aturan itu juga memuat batas kemampuan bayar (repayment capacity) dan pembatasan jumlah maksimum platform BNPL yang boleh digunakan satu debitur.
Berdasarkan dokumen tanya jawab PADK yang dirilis OJK, rasio pembayaran cicilan terhadap penghasilan dibatasi maksimal 40 persen pada 2027 hingga 2028. Batas itu turun menjadi 30 persen mulai 2029.
Aturan ini sebenarnya lebih cepat dari rencana awal. Pada awal 2025, OJK sempat menyebut syarat usia dan penghasilan akan diterapkan paling lambat 1 Januari 2027. Kala itu, OJK menjelaskan batas Rp3 juta dihitung berdasarkan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP), seperti dilaporkan Infobanknews.
Pengetatan ini berlangsung saat pertumbuhan paylater multifinance mulai melambat. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyebut pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan mencapai Rp13,54 triliun per September 2026, tumbuh 31,35 persen secara tahunan.
Laju itu jauh lebih lambat dibanding Juli 2026, saat pembiayaan BNPL tumbuh 54,65 persen dengan nilai Rp13,62 triliun. Pada Agustus 2026, pertumbuhannya turun ke 36,57 persen dengan nilai Rp13,61 triliun. Artinya, sejak aturan baru berlaku, nilai pembiayaan cenderung tertahan di kisaran Rp13,5 triliun hingga Rp13,6 triliun.
Di sisi kualitas, rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross BNPL naik menjadi 3,12 persen pada September 2026, dari 3,03 persen pada Agustus 2026. Meski naik, OJK menilai angka tersebut masih dalam kondisi terjaga.
Bagi calon pengguna, syarat baru ini berarti pengajuan paylater multifinance akan meminta bukti penghasilan. Pengguna disarankan menyiapkan slip gaji atau rekening koran, serta memastikan total cicilan tidak membebani penghasilan bulanan.



