POJOKBOGOR.id - Perpusnas RI berperan aktif mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia (HAM), dan kesetaraan untuk mendorong tercuptanya Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagai salah satu upaya penguatan budaya literasi, Perpusnas RI kali ini melinatkan institusi pendidikan daerah.

Perpusnas RI menggandeng IPI Garut menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Kabupaten Garut, Jumat (29/9).

Baca Juga: Calo PPDB Kota Bogor Bukan Hanya dari Kalangan Honorer, Polisi Sudah Bidik ASN

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah, mengatakan jika literasi bukan sekedar membaca, tapi juga mendengar.

Ada enam jenis literasi yang perlu diketahui.

"Pertama, tentunya baca tulis, Menariknya ada pesan terselubung terkait dengan literasi. Dulu ada belajar menulis tebal tipis, itu melatih perasaan. Olah rasa yang saat ini sudah tidak dilakukan lagi," ujarnya.

Kedua, ada literasi numerasi, ketiga ada literasi sains. Keempat literasi digital, kelima literasi finansial. Dan terakhir adalah literasi budaya serta kewarganegaraan.

Baca Juga: Sudah 50 Kalo jadi Calo PPDB Kota Bogor, Segini Bayaran yang Diterima Honorer Kelurahan Paledang

Jika dikaitkan dengan kebutuhan literasi di perpustakaan sekolah, pria yang karib disapa Ferdi ini mengungkapkan fakta yang mengejutkan.

Pihaknya mencatat masih ada 244.342 sekolah belum memiliki perpustakaan. Dan 144 ribu diantaranya tidak memiliki pustakawan karena hanya dikelola oleh guru.

"Pengelolaan perpustakaan di sekolah untuk ke depannya harus dilakukan oleh para ahli. Entah berasal dari jenjang pustakawan pertama, madya, utama, atau ahli. Jumlah idealnya sama dengan sekolah, karena keberhasilan proses pembelajaran ditentukan kualitas perpustakaan sebesar 21-29 persen, " bebernya.

Baca Juga: Tinjau Pasar Leuwiliang yang Terbakar, Bupati Bogor Janjikan Tempat Relokasi Pedagang tak jauh dari Pasar

Ferdi menjelaskan kesenjangan perpustakaan pada sekolah dimana tidak semua memiliki perpustakaan dan pustakawan.

"Tidak semua pustakawan sekolah memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008," sebutnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Putaka dan Jasa Informasi Perpusnas Mariana Ginting menyebut perpustakaan adalah penerang dalam perkembangan intelektual masyarakat. Ini menjadi arah transformasi bahwa paradigma perpustakaan sudah berubah.

"Paradigma baru perpustakaan mengarahkan pada pekerjaan manajemen koleksi tinggal 10 persen. Lalu, me-manage ilmu pengetahuan yang mendapatkan porsi 20 persen. Justru, porsi perpustakaan sebagai medium transfer ilmu pengetahuan (transfer knowledge) kini lebih besar. Kami menyebutnya sebagai perpustakaan menjangkau masyarakat," tegasnya.

Perpusnas RI, sambung Mariana, memiiki program transfomasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang sudah eksis sejak 2018 di tingkat provinsi, kota/kabupaten hingga ke desa. TPBIS terbukti efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat marjinal.

"Mengelola literasi sama dengan mengelola manusia. Tujuan pentingnya adalah memajukan bangsa dan memaksimalkan pembangunan masyarakat," kata Mariana.

Pustakawan Utama Perpusnas Deni Kurniadi menjelaskan program TPBIS telah bersinergi dengan dinas perpustakaan provinsi, dinas kabupaten/kota dan perpustakaan desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

"Ciri khas TPBIS, yakni perpustakaan tidak hanya menyiapkan program, tapi juga didayagunakan melalui praktek agar masyarakat bisa sejahtera serta mampu mengerek ekonomi keluarga," bebernya.

Program Perpusnas RI ini, tambah Deni, tidak hanya didukung dinas, tapi juga pegiat literasi. Bahkan, program TPBIS sudah direplikasi oleh sejumlah provinsi, lebih dari 300 kabupaten/kota, serta ribuan desa/kelurahan melakukannya.