POJOKBOGOR.Id - DPRD Kota Bogor menyoroti rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Dasa Warsa, dan Inagurasi, sebelum masa Bhakti Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim pungkas pada Desember mendatang.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin mengatakan, dewan tidak menolak adanya rangkaian kegiatan tersebut.
Namun, DPRD Kota Bogor berharap sebaiknya anggaran yang digunakan berasal dari luar APBD, dengan cara menggandeng sponshorship.
Baca Juga: Bima Arya Minta Dishub Konsisten Kelola Transportasi di Kota Bogor, BTS Harus Jalan Terus
"Sumber dana bisa dicari di luar APBD, bisa sponshorship atau CSR kan ini acara seremonial. Jangan dibebankan kepada APBD apalagi situasi sedang defisit Rp101 miliar di anggaran perubahan ini karena ada perbedaan nilai Silpa," ujar Zaenul kepada wartawan baru-baru ini.
Zaenul menegaskan bahwa APBD tidak memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial.
"Sebab itu kan bukan program prioritas. Ya, intinya Pemkot Bogor mesti kreatif," kata politisi PPP ini.
Saat disinggung mengenai berapa nominal anggaran. Zaenul menyatakan bahwa Banggar tidak membahas spesifik.
Sebab, anggaran itu displit ke dinas-dinas yang nantinya masing-masing akan mengelola kegiatan yang terkait APEKSI dan Munaslub.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudy Mashudi mengakui bila rencana menyelenggarakan dua kegiatan itu memang ada. "Rencananya memang ada, tetapi masih dimatangkan semuanya. Belum fix tanggalnya," kata dia.
Saat disinggung mengenai besaran kebutuhan anggaran yang mencapai Rp6 miliar. Rudy mengatakan bahwa kegiatan rencananya akan dilaksanakan di maskng-masing dinas sesuai kewenangan masing-masing.
Baca Juga: Mentan dan Bima Arya Kirim Mangga Gedong Gincu dan Ayam KUB ke Arab Saudi serta Timor Leste
Ketika ditanya terkait apakah ada opsi menggunakan dana non APBD untuk penyelenggaraan acara itu. Rudy menyatakan, opsi tersebut masih terbuka. "Kemungkinan menggaet sponsor masih terbuka. Ada dua skema, kalau ApBD tentunya melalui prosedur yang tepat dimasukan ke rencana kerja (renja) dan kebijakan anggaran. Kan sudah 10 tahun Pak Wali mengabdi mesti ada perpisahan dengan masyarakat," ucapnya.
Lebih lanjut, kata dia, pengajuan anggaran saat ini tengah berproses, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan harmonisasi.
"Sebenarnya sudah balance di KUA PPAS. Tinggal harmonisasi jenis belanja melalui asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Insya Allah pekan ini diserahkan ke
Hal itupun mendapat sorotan dari Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin. Menurutnya, dewan tidak menolak adanya rangkaian kegiatan tersebut. Namun, sebaiknya anggaran yang digunakan berasal dari luar APBD, dengan cara menggandeng sponshorship.
"Sumber dana bisa dicari di luar APBD, bisa sponshorship atau CSR kan ini acara seremonial. Jangan dibebankan kepada APBD apalagi situasi sedang defisit Rp101 miliar di anggaran perubahan ini karena ada perbedaan nilai Silpa," ujar Zaenul kepada wartawan baru-baru ini.
Zaenul menegaskan bahwa APBD tidak memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. "Sebab itu kan bukan program prioritas. Ya, intinya Pemkot Bogor mesti kreatif," kata politisi PPP ini.
Saat disinggung mengenai berapa nominal anggaran. Zaenul menyatakan bahwa Banggar tidak membahas spesifik. Sebab, anggaran itu displit ke dinas-dinas yang nantinya masing-masing akan mengelola kegiatan yang terkait APEKSI dan Munaslub.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudy Mashudi mengakui bila rencana menyelenggarakan dua kegiatan itu memang ada. "Rencananya memang ada, tetapi masih dimatangkan semuanya. Belum fix tanggalnya," kata dia.
Saat disinggung mengenai besaran kebutuhan anggaran yang mencapai Rp6 miliar. Rudy mengatakan bahwa kegiatan rencananya akan dilaksanakan di maskng-masing dinas sesuai kewenangan masing-masing.
Ketika ditanya terkait apakah ada opsi menggunakan dana non APBD untuk penyelenggaraan acara itu. Rudy menyatakan, opsi tersebut masih terbuka. "Kemungkinan menggaet sponsor masih terbuka. Ada dua skema, kalau ApBD tentunya melalui prosedur yang tepat dimasukan ke rencana kerja (renja) dan kebijakan anggaran. Kan sudah 10 tahun Pak Wali mengabdi mesti ada perpisahan dengan masyarakat," ucapnya.
Lebih lanjut, kata dia, pengajuan anggaran saat ini tengah berproses, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan harmonisasi.
"Sebenarnya sudah balance di KUA PPAS. Tinggal harmonisasi jenis belanja melalui asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Insya Allah pekan ini diserahkan ke DPRD Kota Bogor," tandasnya.
," tandasnya.
.webp)
