SLEMAN, POJOKBOGOR.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali memperoleh pengakuan atas pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Kali ini, Kabupaten Bogor berhasil membawa pulang dua penghargaan dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2026.
Penghargaan pertama diberikan atas keberhasilan Kabupaten Bogor menempati peringkat ketiga nasional kategori pemerintah daerah kabupaten.
Sementara itu, penghargaan kedua diraih sebagai pemerintah daerah dengan tata kelola transformasi digital terbaik di Provinsi Jawa Barat.
Penyerahan penghargaan berlangsung dalam rangkaian Seminar Nasional dan Peluncuran Dashboard GM-DTGI 2026 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, hadir mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria.
Kabupaten Bogor Raih Peringkat Ketiga Nasional
Dalam penilaian GM-DTGI Awards 2026, Kabupaten Bogor berhasil masuk jajaran pemerintah daerah dengan capaian terbaik dalam tata kelola transformasi digital.
Pada kategori kabupaten, posisi pertama ditempati Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Selanjutnya, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di peringkat kedua.
Kabupaten Bogor menempati posisi ketiga, diikuti Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Sukoharjo.
Hasil tersebut menempatkan Kabupaten Bogor dalam lima besar nasional untuk kategori pemerintah kabupaten.
Selain itu, Kabupaten Bogor juga menjadi daerah dengan hasil penilaian terbaik di Jawa Barat.
Capaian tersebut menunjukkan pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan digital.
Pemkab Bogor Perkuat Transformasi Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto, pengembangan layanan digital menjadi salah satu perhatian dalam pembenahan birokrasi.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mempermudah masyarakat memperoleh akses informasi.
Selain itu, digitalisasi diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas kerja perangkat daerah.
Integrasi sistem pemerintahan juga menjadi bagian penting agar pengelolaan data dan dokumen dapat dilakukan secara lebih tertata.
Namun, penerapan teknologi tidak cukup hanya melalui pengembangan aplikasi.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan kesiapan sumber daya manusia, keamanan informasi, dan kesinambungan pengelolaan sistem.
Karena itu, penguatan tata kelola digital menjadi salah satu kebutuhan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
GM-DTGI Jadi Instrumen Penilaian Pemerintahan Digital
GM-DTGI merupakan indeks yang dikembangkan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM).
Indeks tersebut digunakan untuk mengevaluasi kualitas tata kelola transformasi digital pemerintah daerah.
Dalam penilaian 2026, evaluasi dilakukan terhadap 508 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia.
Pengukuran menggunakan tujuh pilar penilaian untuk melihat berbagai aspek dalam pelaksanaan transformasi digital.
Melalui hasil evaluasi, pemerintah daerah dapat mengetahui perkembangan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain menjadi pemeringkatan, GM-DTGI diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan digitalisasi.
Pada kegiatan yang sama, FEB UGM juga meluncurkan Dashboard GM-DTGI 2026.
Dashboard tersebut disiapkan untuk membantu pemerintah daerah mengakses dan memahami hasil penilaian transformasi digital.
Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Turut Jadi Pembahasan
Selain memberikan penghargaan, penyelenggaraan GM-DTGI Awards 2026 juga diisi seminar nasional mengenai transformasi digital pemerintahan.
Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung pelayanan publik.
Teknologi tersebut dinilai memiliki potensi untuk membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pekerjaan dan pengelolaan informasi.
Meski demikian, pemanfaatan AI membutuhkan kesiapan sistem dan sumber daya manusia.
Integrasi data, keamanan informasi, serta keberlanjutan layanan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
Karena itu, pengembangan teknologi digital dalam pemerintahan perlu dilaksanakan secara terencana.
Pemanfaatannya diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dua Penghargaan Jadi Dorongan untuk Tingkatkan Kinerja Pemkab Bogor
Keberhasilan memperoleh dua penghargaan GM-DTGI Awards 2026 menjadi salah satu capaian Pemerintah Kabupaten Bogor di tingkat nasional.
Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan posisi Kabupaten Bogor dalam penilaian tata kelola transformasi digital pemerintah daerah.
Meski demikian, pengembangan layanan digital masih membutuhkan pembenahan secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah perlu memastikan sistem yang digunakan dapat saling terhubung, dikelola dengan aman, dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu, peningkatan kemampuan aparatur menjadi bagian penting agar layanan digital dapat berjalan secara optimal.
Melalui penghargaan tersebut, Pemkab Bogor diharapkan terus memperkuat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, kemajuan teknologi dalam pemerintahan tidak hanya menjadi capaian pemeringkatan, tetapi juga mampu mendukung kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.
