Rudy-Muhammadiyah Bahas Akses Pendidikan, Sekolah Swasta Jadi Penyangga Leuwiliang

BOGOR, POJOKBOGOR.id – Pertemuan Bupati Bogor Rudy Susmanto dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor di Leuwiliang, Jumat (2/10/2026), membuka persoalan yang lebih besar daripada sekadar agenda silaturahmi: akses pendidikan di Bogor Barat masih sangat bergantung pada sekolah yang dikelola masyarakat dan organisasi pendidikan.

Data pendidikan Kecamatan Leuwiliang memperlihatkan gambaran tersebut dengan cukup jelas.

Pada tahun ajaran 2025/2026, Leuwiliang hanya memiliki 1 SMA negeri dibanding 8 SMA swasta. Pada jenjang SMK, terdapat 1 sekolah negeri dan 9 sekolah swasta.

Sementara untuk Madrasah Aliyah, delapan satuan pendidikan yang tercatat seluruhnya berstatus swasta.

Kondisi itu membuat pembicaraan antara pemerintah daerah dengan Muhammadiyah relevan untuk dibaca dari sisi pemerataan layanan pendidikan, terutama di wilayah barat Kabupaten Bogor.

Pertemuan tersebut juga telah tercantum dalam kanal informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Sekolah Negeri Bukan Satu-Satunya Penopang

Dalam pertemuan tersebut, Rudy mengakui pemerintah daerah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan Kabupaten Bogor sendirian.

“Menjalankan roda pemerintahan, kita tidak bisa membangun Kabupaten Bogor seorang diri. Tidak bisa Bogor sendirian. Kita membutuhkan kolaborasi dengan berbagai organisasi keumatan, salah satunya Muhammadiyah,” ujar Rudy Susmanto, Jumat (2/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi lebih konkret jika dilihat dari struktur pendidikan Leuwiliang.

Untuk tingkat SMA, sekitar delapan dari sembilan sekolah tercatat merupakan sekolah swasta. Untuk SMK, sembilan dari sepuluh sekolah juga berstatus swasta.

Artinya, pendidikan swasta bukan sekadar pelengkap.

Pada beberapa jenjang, keberadaannya justru menjadi bagian penting dari kapasitas pendidikan di kecamatan tersebut.

Muhammadiyah Sudah Punya Jejak Pendidikan di Leuwiliang

Muhammadiyah sendiri bukan pemain baru dalam sektor pendidikan di Bogor Barat.

Di Leuwiliang terdapat MA Mu’allimien Muhammadiyah, salah satu lembaga pendidikan yang berada dalam jaringan Muhammadiyah.

Sekolah tersebut bahkan menjadi lokasi layanan Perpustakaan Keliling Kabupaten Bogor pada Senin, 28 September 2026, dalam kegiatan literasi yang melibatkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah serta Bawaslu Kabupaten Bogor.

Jaringan pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Bogor juga mencakup satuan pendidikan di Cileungsi dan Bojonggede.

Catatan Muhammadiyah Jawa Barat menyebut sekolah seperti SD Muhammadiyah Cileungsi, SMA dan SMK Muhammadiyah Cileungsi, SD Muhammadiyah Bojonggede hingga MA Mu’allimien Muhammadiyah Leuwiliang.

Dengan jaringan tersebut, kolaborasi yang dibicarakan pemerintah daerah berpotensi menyentuh jenjang pendidikan yang berbeda, bukan hanya satu sekolah.

Leuwiliang Juga Jadi Lokasi Kampus Muhammadiyah

Ekosistem tersebut tidak berhenti di tingkat sekolah.

Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA) juga mengembangkan kampusnya di Jalan Lingkar Leuwiliang.

Pembangunan gedung kampus UMBARA ditandai dengan peletakan batu pertama pada Januari 2024. Muhammadiyah mencatat kampus tersebut dikembangkan sebagai bagian dari perluasan pendidikan tinggi di kawasan Bogor Raya.

Saat peletakan batu pertama, Muhadjir Effendy menyampaikan harapan agar kampus tersebut ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Semoga UMBARA berkembang menjadi kampus yang disegani dan memiliki andil besar untuk pembangunan Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Bogor,” ujar Muhadjir Effendy, Sabtu (20/1/2024).

Keberadaan lembaga dari tingkat madrasah hingga perguruan tinggi membuat Muhammadiyah memiliki infrastruktur pendidikan yang dapat menjadi mitra pemerintah apabila kolaborasi benar-benar diarahkan pada perluasan akses.

Masalah Kabupaten Bogor Bukan Cuma Membangun Gedung

Persoalan pendidikan Kabupaten Bogor juga tidak berhenti pada jumlah sekolah.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 2025–2029 menargetkan cakupan penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan dasar meningkat dari 97,72 persen pada 2025 menjadi 98,02 persen pada 2030.

Target tersebut menunjukkan masih ada ruang yang harus ditutup untuk memastikan layanan pendidikan menjangkau seluruh anak.

Pemerintah daerah juga masih menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Pada akhir September 2026, Dinas Pendidikan menyatakan telah memiliki data ATS secara by name by address yang akan ditindaklanjuti bersama kecamatan, desa, pengawas sekolah, satuan pendidikan dan lembaga pendidikan nonformal.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Rameni mengatakan jaringan di tingkat lokal dibutuhkan untuk menemukan anak yang belum memperoleh layanan.

“Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa dapat membantu mengidentifikasi anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan dan mendorong mereka untuk kembali mendapatkan hak pendidikannya,” ujar Rameni, Senin (29/9/2026).

Artinya, persoalan akses tidak cukup dijawab dengan pembangunan fisik.

Ada anak yang perlu ditemukan, keluarga yang perlu didampingi, serta jalur pendidikan formal maupun kesetaraan yang perlu tersedia dekat dengan tempat tinggal mereka.

Muhammadiyah Bukan Organisasi Pendidikan Pertama yang Diajak

Pertemuan dengan Muhammadiyah juga bukan pertama kalinya Pemkab Bogor mengandalkan lembaga masyarakat dalam pembicaraan soal pemerataan pendidikan.

Pada Agustus 2026, Rudy juga menyoroti kontribusi madrasah Mathla’ul Anwar yang tersebar hingga pelosok dan wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau fasilitas pendidikan pemerintah.

Sebelumnya, Rudy menyatakan sekolah pemerintah belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor.

Pendekatan tersebut memperlihatkan pola yang mulai terbentuk: pemerintah daerah mempertahankan pembangunan sekolah negeri, tetapi pada saat bersamaan membutuhkan jaringan pendidikan yang telah dibangun masyarakat.

Bogor Punya Skala Pendidikan yang Sangat Besar

Tantangan tersebut juga berkaitan dengan ukuran Kabupaten Bogor.

Pada program “Kami Mendengar”, Pemkab Bogor mencatat lebih dari 1.480 SD dan 107 SMP menjadi bagian dari sasaran pemantauan kondisi pendidikan di daerah.

Dengan wilayah yang terdiri atas puluhan kecamatan dan jutaan penduduk, ketimpangan fasilitas antarkawasan menjadi persoalan yang tidak mudah diselesaikan hanya dengan pembangunan sekolah baru.

Terlebih, kebutuhan tiap wilayah berbeda.

Kecamatan yang tumbuh cepat membutuhkan ruang kelas baru. Wilayah yang jauh dari pusat aktivitas membutuhkan sekolah yang mudah dijangkau.

Sementara daerah dengan jaringan pendidikan swasta yang sudah kuat membutuhkan pola kerja sama yang tidak mengambil alih peran sekolah tersebut, tetapi memperkuat mutu dan aksesnya.

Tantangannya: Kolaborasi Harus Turun Jadi Program

Karena itu, pertemuan Rudy dan Muhammadiyah baru menjadi langkah awal.

Ukuran keberhasilannya bukan seberapa sering pemerintah dan organisasi pendidikan bertemu, tetapi apa yang dihasilkan setelah pertemuan tersebut.

Apakah kolaborasi diarahkan pada pemberian beasiswa?

Apakah menyentuh anak tidak sekolah?

Apakah ada dukungan bagi peningkatan kualitas guru, laboratorium dan perpustakaan?

Atau justru membuka akses pendidikan baru di kecamatan yang masih kekurangan sekolah?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena data Leuwiliang sudah menunjukkan fakta sederhana: ketika sekolah negeri terbatas, masyarakat selama ini mengisi kekosongan melalui sekolah swasta dan madrasah.

Di tingkat SMA, SMK dan MA, ketergantungan itu sudah terlihat secara statistik.

Karena itu, kolaborasi pemerintah dengan Muhammadiyah maupun organisasi pendidikan lainnya akan lebih berarti apabila berujung pada program yang dapat diukur—berapa anak yang kembali sekolah, berapa kapasitas belajar yang bertambah, dan seberapa jauh akses pendidikan di wilayah barat Kabupaten Bogor menjadi lebih dekat.