POJOKBOGOR.id – Perlintasan kereta api Gaperi di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bersiap mengalami perubahan besar setelah bertahun-tahun mengandalkan sistem pengamanan sederhana.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memastikan perlintasan sebidang JPL 26C Gaperi, yang berada di Km 43+2/3 petak Bojonggede–Cilebut, tidak akan ditutup.
Sebaliknya, KAI sedang meningkatkan fasilitas keselamatan melalui pembangunan pos jaga, palang pintu perlintasan serta penempatan Petugas Jaga Lintasan (PJL).
Progres pembangunan fasilitas tersebut disebut telah mencapai sekitar 30 persen.
Kebijakan itu menjadi perubahan penting bagi masyarakat sekitar karena selama ini perlintasan selebar sekitar lima meter tersebut masih menggunakan palang bambu dan dibantu penjagaan secara swadaya.
KAI Tegaskan Gaperi Tidak Ditutup
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menegaskan kabar mengenai penutupan akses Gaperi tidak benar.
“Kami menegaskan bahwa KAI tidak akan menutup perlintasan Gaperi,” ujar Franoto Wibowo, Senin (21/9/2026).
Menurut KAI, langkah yang sedang dilakukan justru diarahkan untuk membuat perjalanan kereta serta pergerakan masyarakat melewati titik tersebut lebih aman.
Perlintasan Gaperi merupakan salah satu akses lokal yang cukup sibuk. Jalur tersebut digunakan kendaraan roda dua dan roda empat serta menghubungkan kawasan Perumahan Sari Gaperi dengan Stasiun Bojonggede, Jalan Raya Bojonggede, Cilebut, Cibinong, Polsek Bojonggede hingga Jalan Raya Bogor.
Baca Juga: Merasakan Langsung Skybridge Bojonggede, Naik KRL Bonus Olahraga Jalan Kaki Sekali Lewat 243 Meter
Catatan yang dihimpun menunjukkan akses tersebut telah digunakan masyarakat setidaknya sejak dekade 1990-an bersamaan dengan berkembangnya permukiman Sari Gaperi.
Dari Petugas Swadaya ke Penjagaan Resmi
Ada satu perubahan lain yang membuat peningkatan fasilitas ini penting.
Penjagaan di perlintasan sebelumnya dibantu petugas swadaya. Namun petugas tersebut kemudian mengundurkan diri.
Franoto mengatakan KAI akhirnya menyiapkan petugas untuk menjaga lokasi selama proses peningkatan fasilitas berlangsung.
“Untuk sementara KAI akan menyiapkan petugas untuk menjaga perlintasan tersebut,” jelas Franoto Wibowo, Senin (21/9/2026).
Keterangan KAI menyebut petugas mulai ditempatkan melalui mitra perusahaan sejak Senin, 21 September 2026.
Sementara pekerjaan fisik berjalan, pengamanan sementara masih menggunakan palang bambu disertai penjagaan petugas. Nantinya sistem tersebut akan digantikan dengan pos serta peralatan keselamatan yang lebih memadai.
Artinya, yang sedang berlangsung di Gaperi bukan sekadar pembangunan bangunan kecil di pinggir rel.
Ada perubahan dari penjagaan berbasis swadaya menuju sistem pengamanan yang dikelola secara lebih formal.
April 2026, Bogor Punya 9 Perlintasan Belum Berpalang Resmi
Peningkatan Gaperi juga menarik jika dibandingkan dengan kondisi perlintasan lain di Kabupaten Bogor.
Pada April 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mencatat terdapat 13 perlintasan kereta api pada jalan kabupaten yang tersebar di empat trase, yakni Parung Panjang–Rangkasbitung, Bogor–Jakarta, Nambo–Citayam serta Bogor–Sukabumi.
Saat data tersebut disampaikan, hanya empat titik yang telah menggunakan palang, sedangkan sembilan lainnya belum memiliki palang resmi.
“Total yang ada di jalan Kabupaten Bogor itu ada 13 dengan 4 sudah berpalang,” ujar Herdi Sukriadi, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga: Seorang Pria Berseragam PT KAI Tertangkap Basah Curi Sejumlah Barang di Indomaret Bogor
Data itu merupakan kondisi April 2026 sehingga jumlahnya dapat berubah seiring peningkatan fasilitas di sejumlah titik.
Namun angka tersebut menunjukkan persoalan keselamatan perlintasan sebidang di Kabupaten Bogor tidak hanya berada di Gaperi.
Gaperi Pernah Jadi Lokasi Kecelakaan Fatal
Urgensi peningkatan keselamatan di titik tersebut juga memiliki catatan historis.
Pada 3 Oktober 2022, seorang pria berinisial DF meninggal setelah terserempet KRL di perlintasan Gaperi.
Berdasarkan keterangan kepolisian saat itu, korban tetap menyeberang ketika kereta akan melintas dan tubuhnya terpental sekitar 10 meter.
Kapolsek Bojonggede ketika itu, AKP Dwi Susanto, mengatakan:
“Korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian,” ujar Dwi Susanto, Selasa (4/10/2022).
Baca Juga: Dianggap Jadi Biang Macet, Puluhan Lapak PKL di Simpang Cisarua Bogor Resmi Dibongkar
Peristiwa tersebut terjadi ketika lokasi sebenarnya sudah memiliki penjagaan dan palang manual.
Catatan itu sekaligus menunjukkan bahwa palang dan petugas bukan satu-satunya faktor keselamatan. Perilaku pengguna jalan tetap menentukan.
Palang Bukan Jaminan jika Masih Diterobos
KAI juga mengingatkan hal yang sama dalam peningkatan fasilitas terbaru.
Keberadaan pos, petugas maupun palang tidak otomatis menghilangkan risiko kecelakaan apabila pengguna jalan tetap menerobos ketika kereta akan melintas.
Pengguna diminta memperlambat kendaraan, memastikan jalur aman, mengikuti arahan petugas dan memberikan prioritas kepada perjalanan kereta.
Secara nasional, prinsip tersebut juga ditegaskan Kementerian Perhubungan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penertiban perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus peningkatan keselamatan perkeretaapian sepanjang 2026.
“Kita segerakan dengan mengatur skala prioritas,” ujar Dudy Purwagandhi, Kamis (30/4/2026).
Indonesia Masih Punya 1.903 Perlintasan Tak Dijaga
Persoalan perlintasan sebidang memang masih menjadi tantangan besar secara nasional.
Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian per 30 April 2026 mencatat terdapat 4.046 perlintasan sebidang di jalur aktif Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 1.903 titik belum dijaga.
Pemerintah kemudian menyiapkan beberapa pendekatan, mulai dari pemasangan palang dan penempatan petugas hingga pembangunan flyover atau underpass.
Perlintasan yang dinilai berisiko tinggi juga dapat ditutup apabila tersedia alternatif akses.
Kriteria prioritas mencakup riwayat kecelakaan atau near miss, volume kendaraan, frekuensi perjalanan kereta, kondisi geometrik jalan, jarak pandang hingga minimnya fasilitas keselamatan.
Pada Mei 2026, Kemenhub juga mencatat jumlah kejadian keselamatan perkeretaapian turun dari 337 kejadian pada 2024 menjadi 291 pada 2025, sementara hingga 1 Mei 2026 tercatat 102 kejadian. Pemerintah tetap menilai pengawasan perlintasan sebidang harus diperkuat.
Gaperi Juga Jadi Titik Persoalan Drainase
Menariknya, perlintasan Gaperi bukan hanya muncul dalam pembahasan keselamatan kereta.
Pada April 2026, Pemerintah Kabupaten Bogor juga memasukkan kawasan perlintasan Gaperi sebagai salah satu titik penyempitan aliran yang menjadi perhatian dalam penanganan banjir Bojonggede.
Camat Bojonggede Tenny Rismawati menyebut terdapat dua titik penyempitan utama, salah satunya berada di kawasan perlintasan Gaperi. Normalisasi di titik tersebut bahkan disebut pernah dilakukan sebelumnya.
Artinya, kawasan Gaperi merupakan simpul yang sekaligus mempertemukan persoalan mobilitas kendaraan, jalur kereta dan tata air permukiman.
Penataan satu titik karenanya dapat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang jauh lebih luas daripada sekadar pengguna kereta.
Bojonggede Sedang Didorong Kurangi Konflik dengan Rel
Pembangunan fasilitas di Gaperi juga berlangsung ketika pemerintah daerah sedang mendorong solusi infrastruktur yang memisahkan kendaraan dengan jalur kereta di kawasan Bojonggede.
Pada Februari 2026, Pemkab Bogor, Pemkot Depok dan Pemprov Jawa Barat menandatangani kesepakatan pembangunan Underpass Citayam–Bojonggede, dengan konstruksi ditargetkan mulai 2027.
Pemkab Bogor juga menargetkan pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang pada 2027 dengan kebutuhan anggaran fisik berdasarkan DED hampir Rp150 miliar.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan proyek tersebut diarahkan untuk mengatasi keterpisahan akses karena lintasan rel sekaligus memperbaiki konektivitas masyarakat.
Baca Juga: Cabai Rawit Naik sampai 67 Ribu per Kilo, Pedagang Pasar Bogor Mulai Rasakan Pembeli Kurangi Belanja
“Tujuannya agar aksesibilitas masyarakat berjalan baik,” ujar Rudy Susmanto dalam keterangan Pemkab Bogor pada Kamis (5/2/2026).
Program itu berbeda dengan pembangunan pos Gaperi, tetapi menunjukkan tantangan yang sama: pertumbuhan wilayah Bojonggede membuat interaksi antara jalan warga dan jalur kereta semakin intensif.
Dari Palang Bambu Menuju Sistem yang Lebih Permanen
Perlintasan Gaperi kemungkinan tetap akan menjadi akses penting bagi masyarakat karena KAI telah memastikan jalan tersebut tidak ditutup.
Yang berubah adalah cara titik itu diamankan.
Setelah bertahun-tahun menggunakan palang bambu dan bantuan petugas swadaya, kini pos penjagaan, palang pintu serta petugas resmi mulai dipersiapkan.
Progres pembangunan telah mencapai sekitar 30 persen. Selama pekerjaan belum selesai, penjagaan sementara tetap dilakukan agar masyarakat bisa melintas.
Namun pembangunan pos bukan akhir persoalan.
Baca Juga: BLT Dana Desa Masih Disalurkan September 2026, KPM Bisa Terima Rp300 Ribu per Bulan
Tantangan selanjutnya berada pada kedisiplinan pengguna jalan, pemeliharaan fasilitas, kesiapan petugas selama jam operasional, serta koordinasi antara KAI, pemerintah daerah dan masyarakat.
Gaperi tidak jadi ditutup. Tetapi setelah puluhan tahun menjadi jalur warga dengan pengamanan sederhana, titik tersebut akhirnya mulai beralih dari palang bambu menuju sistem keselamatan yang lebih resmi.
