POJOKBOGOR.ID - Penyaluran THR bagi ASN tahun 2026 terus berjalan.
Namun, di balik angka fantastis yang sudah dicairkan, muncul fakta mengejutkan, bahwa distribusi THR belum merata antara pemerintah pusat dan daerah.
Hingga 16 Maret 2026, realisasi anggaran THR secara nasional telah mencapai Rp36,54 triliun atau sekitar 66,4 persen dari total alokasi Rp55 triliun.
Baca Juga: Wow! Bank Mandiri Siapkan Rp44 Triliun Uang Tunai Jelang Lebaran 2026, Transaksi Dijamin Lancar
Angka ini menunjukkan progres yang cukup signifikan, tetapi belum sepenuhnya merata.
THR ASN Pusat Mengalir Cepat
Di tingkat pemerintah pusat, penyaluran THR tercatat jauh lebih cepat.
Hingga siang hari pada 16 Maret 2026, total dana yang telah disalurkan mencapai Rp18,28 triliun untuk 2,45 juta ASN.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengungkapkan bahwa ribuan instansi telah menyelesaikan pembayaran.
Dikutip dari Informasi.com, 17 Maret 2026, begini kata Deni Surjantoro:
“Secara keseluruhan jumlah satuan kerja, yang sudah membayarkan THR sebanyak 8.888 Kementerian/Lembaga,” ujarnya.
Ini rinciannya:
- PNS menerima Rp10,07 triliun untuk 923.354 pegawai.
- PPPK mendapatkan Rp1,02 triliun untuk 394.670 pegawai.
- Anggota Polri menerima Rp3,42 triliun untuk 489.552 personel.
- Prajurit TNI memperoleh Rp3,43 triliun untuk 577.899 personel.
- Pegawai non-ASN (PPNPN) juga kebagian Rp338,2 miliar untuk 71.646 pegawai.
Baca Juga: Resmi! ASN Boleh Pakai Kendaraan Dinas Untuk Mudik, Bupati Lombok Barat 'Tapi Ada Syaratnya'
THR Pensiunan Hampir Rampung
Kabar baik juga datang dari para pensiunan. Hingga 11 Maret 2026, realisasi penyaluran THR mencapai Rp11,9 triliun atau 97,92 persen dari target.
Dana tersebut disalurkan melalui PT Taspen sebesar Rp10,49 triliun untuk 3,14 juta pensiunan dan PT Asabri sebesar Rp1,44 triliun untuk lebih dari 500 ribu penerima.
Ini menjadikan kelompok pensiunan sebagai salah satu yang paling cepat menerima haknya dibandingkan kategori lainnya.
Daerah Masih Tertinggal
Berbeda dengan pemerintah pusat, penyaluran THR di tingkat daerah justru masih jauh tertinggal.
Hingga pertengahan Maret, realisasi baru mencapai Rp6,32 triliun untuk 1,47 juta pegawai.
Jumlah tersebut berasal dari 217 pemerintah daerah atau sekitar 39,74 persen dari total 546 daerah di Indonesia.
Baca Juga: Jelang Lebaran 2026, ASN Pemkot Gorontalo Boleh WFA 2 Hari! Tapi 25 Maret Wajib Masuk Kantor Lagi
Artinya, lebih dari separuh daerah masih belum menyalurkan THR secara optimal.
Kasus Tasikmalaya Jadi Sorotan
Kondisi ini bahkan memicu keluhan dari ASN di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Tasikmalaya.
Sejumlah warga mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial karena THR belum cair.
“Pak saya mau mudik, tapi THR belum cair pak,” tulis salah satu akun, dikutip dari sumber yang sama.
Keluhan lain bahkan menyebut kondisi ini sebagai yang pertama terjadi.
“Perdana dalam sejarah, THR PNS mandeg,” tulis akun lainnya.
Pemerintah Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena keterbatasan kas daerah.
Dari kebutuhan Rp40 miliar, dana yang tersedia baru sekitar Rp24 miliar.
Baca Juga: HEBOH! Kepala Daerah Sebut PPPK Paruh Waktu Bukan ASN, Benarkah? Kini Muncul 2 Solusi yang Diusulkan
Akibatnya, ASN di daerah tersebut hanya menerima sekitar 50 persen dari komponen Tunjangan Penghasilan Pegawai atau TPP.
Pencairan Bertahap Hingga April
Pemkot Tasikmalaya memprioritaskan pencairan tahap awal bagi tenaga kependidikan dan PPPK pada 16 Maret 2026 dengan nilai sekitar Rp17 miliar.
Sementara itu, pencairan untuk PNS lainnya dan tenaga harian lepas (THL) dijadwalkan berlangsung pada April 2026 menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Baca Juga: Revitalisasi Eks Pasar Bogor Dikebut: Dari Ikon Lawas Menuju Kawasan Modern
Sudah Dimulai Sejak Februari
Secara nasional, penyaluran THR sebenarnya sudah dimulai sejak 26 Februari 2026 atau pekan pertama Ramadan.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk:
- ASN pusat, termasuk TNI dan Polri: Rp22,2 triliun
- ASN daerah: Rp20,2 triliun
- Pensiunan: Rp12,7 triliun***




