BOGOR.POJOKSATU.id – Status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi perhatian masyarakat, terutama setelah sejumlah warga mengaku tidak mendapat bantuan sosial karena masuk kelompok desil tinggi.
Keluhan banyak muncul dari warga yang merasa kondisi ekonominya masih pas-pasan. Ada yang mengaku memiliki penghasilan terbatas, masih tinggal di rumah kontrakan, namun hasil pemeringkatan DTSEN justru menempatkan keluarganya di desil 10.
Kondisi tersebut membuat desil 10 dianggap sebagai “momok” karena kerap dikaitkan dengan kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi paling tinggi dan dinilai tidak menjadi prioritas penerima bansos.
Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) meluruskan anggapan tersebut.
BPS menjelaskan, desil bukanlah kategori yang ditentukan hanya berdasarkan nominal gaji atau penghasilan bulanan seseorang.
Sistem desil merupakan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi keluarga di Indonesia.
Seluruh keluarga diurutkan berdasarkan berbagai indikator, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok dengan jumlah yang relatif seimbang.
Desil 1 ditempati kelompok dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan peringkat sosial ekonomi paling tinggi dibanding kelompok lainnya.
Penentuan posisi tersebut juga mempertimbangkan banyak faktor.
Bukan hanya pendapatan, tetapi juga kondisi rumah, kepemilikan aset, pendidikan anggota keluarga, jenis pekerjaan, usaha yang dimiliki hingga sejumlah indikator sosial lainnya.
Karena itu, tidak ada angka penghasilan pasti yang otomatis membuat seseorang masuk desil tertentu.
Menariknya, kondisi masyarakat yang berada di desil 10 juga tidak seluruhnya sama.
Dalam kelompok tersebut bisa terdapat masyarakat superkaya dengan pendapatan sangat besar, namun pada saat bersamaan juga terdapat keluarga berpenghasilan jutaan rupiah.
Perbedaan yang sangat lebar itu menunjukkan bahwa desil merupakan sistem pemeringkatan relatif, bukan penanda seseorang otomatis hidup berkecukupan.
Karena itu, masyarakat yang merasa data kondisi ekonominya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya perlu memahami indikator yang digunakan sekaligus memastikan data sosial ekonominya tercatat secara akurat.
Status desil menjadi semakin penting karena data tersebut digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.***
