POJOKBOGOR.ID - Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus berkembang sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat rentan.
Namun di balik pelaksanaannya, ada satu sistem yang memegang peranan penting tapi jarang disorot publik, yakni DTSEN.
Nah, banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih peran DTSEN bagi Sekolah Rakyat?
DTSEN atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional menjadi fondasi utama dalam menentukan arah program ini.
Baca Juga: Bukan Sekadar Guru! Ini Peran Penting Kiai dalam Program Sekolah Rakyat Bentukan Kemensos
Bisa dibilang, tanpa data yang akurat dari DTSEN, pelaksanaan Sekolah Rakyat berisiko tidak tepat sasaran.
Ya, programnya bagus, tapi kalau penerimanya keliru, tentu dampaknya tidak maksimal.
Peran utama DTSEN adalah menyediakan basis data masyarakat yang masuk kategori rentan secara sosial dan ekonomi.
Data ini digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Diserbu Warga! Pasar Murah Rakyat Akhir Maret Jual Baju dan Sembako Super Hemat, Mulai Harga Segini
Jadi, bukan asal daftar atau siapa cepat dia dapat.
Semua peserta dipilih berdasarkan data kesejahteraan yang telah diverifikasi.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan program benar-benar menyasar keluarga yang mengalami hambatan ekonomi, anak putus sekolah, hingga kelompok yang selama ini sulit menjangkau pendidikan formal.
Nah, di sinilah DTSEN bekerja seperti kompas arah kebijakan.
Masalah klasik dalam program sosial sering kali adalah salah sasaran.
Ada yang seharusnya menerima justru terlewat, sementara yang mampu malah ikut menikmati program.
Melalui DTSEN, proses seleksi menjadi lebih transparan dan berbasis data.
Informasi kondisi ekonomi keluarga, lokasi tempat tinggal, hingga tingkat kerentanan sosial menjadi pertimbangan utama.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Mulai Menyebar! Ternyata Tak Cuma Jakarta-Bogor, Ini Daerah Rintisannya
“Data jadi kunci,” begitu prinsip yang kini dipegang dalam berbagai program sosial, termasuk Sekolah Rakyat.
Eh, menariknya lagi, data ini terus diperbarui secara berkala.
Artinya, peserta program bisa disesuaikan dengan kondisi terbaru masyarakat.
Tidak hanya menentukan peserta didik, DTSEN juga berperan dalam menentukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Bagaimana Nasib Rapel Pensiunan PNS? Setelah APBN 2026 Disahkan, Ini Penjelasannya
Pemerintah dapat melihat wilayah mana yang memiliki angka kerentanan pendidikan tinggi.
Misalnya daerah dengan angka putus sekolah tinggi atau akses pendidikan terbatas akan menjadi prioritas pembangunan.
Dengan begitu, Sekolah Rakyat tidak dibangun secara acak, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatannya jadi lebih strategis dan efisien.
Ya, istilahnya, program hadir di tempat yang memang paling membutuhkan.
Peran DTSEN tidak berhenti pada tahap awal saja.
Data juga digunakan untuk evaluasi keberhasilan program Sekolah Rakyat.
Pemerintah dapat memantau apakah peserta mengalami peningkatan akses pendidikan, perubahan kondisi sosial, hingga keberlanjutan pendidikan mereka.
Kalau hasilnya positif, model ini bisa diperluas ke daerah lain.
Kalau ada kendala, evaluasi bisa langsung dilakukan berbasis data, bukan sekadar asumsi.
Ini yang membuat kebijakan sosial modern semakin mengarah pada evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Integrasi DTSEN dalam program Sekolah Rakyat menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam menjalankan kebijakan sosial.
Tidak lagi hanya berbasis program, tetapi berbasis data yang terukur.
Harapannya, Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi jangka panjang bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap mendapatkan hak pendidikan.
Baca Juga: Waspada! PPPK Paruh Waktu Hadapi 3 Nasib di 2026, Bisa Naik Status atau Justru Kehilangan Pekerjaan
Dan ya, di balik ruang kelas sederhana dan kegiatan belajar komunitas itu, ternyata ada sistem data besar yang bekerja diam-diam memastikan semuanya berjalan tepat sasaran.
Kadang memang begitu, yang paling penting justru tidak selalu terlihat di permukaan.***
