JAKARTA, POJOKBOGOR.ID - Pemerintah memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat provinsi yang masuk kategori rawan kebakaran. Langkah ini menyasar Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.
Penanganan dilakukan melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Pemerintah juga mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan sejumlah langkah teknis telah disiapkan untuk menekan risiko kebakaran. Di antaranya pembangunan sumur bor, pembuatan sekat kanal, serta pengaliran air dari sungai menuju kawasan yang rawan terbakar.
Di Kalimantan Selatan, penanganan dilakukan pada lahan dengan luas sekitar 13 ribu hektare. Sementara di Kalimantan Tengah, pemerintah memprioritaskan sejumlah kawasan yang selama ini menjadi sumber munculnya asap di Kota Palangka Raya.
"Di Kalimantan Tengah, instalasi utamanya berada di Palangka Raya. Kita menargetkan tiga poligon utama yang sejak dua minggu lalu sudah mulai dikerjakan bersama gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia," ujar Hanif seusai rapat penanggulangan karhutla Kalimantan Tengah di Hotel Santika Premiere, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).
Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan di kawasan Pulang Pisau, mulai dari Palangka Raya hingga Jembatan Tumbang Nusa dengan panjang area penanganan sekitar 12 kilometer.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kemenko Pangan akan menggandeng Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA). Sejumlah perusahaan pertambangan juga akan dilibatkan melalui Forum Kepala Teknik Tambang.
Selain itu, pemerintah menerima usulan penambahan satu lokasi penanganan dari Wakil Bupati Kapuas. Lokasi tersebut berada di sisi timur hingga tenggara Palangka Raya dan dinilai berpotensi memengaruhi kondisi asap di kawasan perkotaan.
"Jadi ada empat lokasi yang akan kita lakukan penanganan. Dua sudah berjalan dan dua lainnya akan segera kita kerjakan," jelas Hanif.
Menurutnya, kondisi geografis Palangka Raya yang didominasi ekosistem gambut membutuhkan pendekatan khusus. Terlebih, sebagian kawasan gambut telah mengalami degradasi berat sehingga lebih rentan mengalami kekeringan dan kebakaran.
Salah satu langkah yang dinilai paling penting adalah menjaga kelembapan lahan melalui pembasahan gambut secara berkelanjutan. Upaya tersebut harus dilakukan tanpa jeda agar lahan tidak kembali mengering dan memicu kebakaran.
"Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi. Tidak boleh ada jeda pembasahan," tegasnya.
Sebagai langkah jangka menengah, pemerintah bersama Gubernur Kalimantan Tengah juga merancang pembangunan infrastruktur pengendali tata air di sepanjang Sungai Kahayan.
Infrastruktur berupa sejumlah intake tersebut direncanakan untuk meningkatkan dan mengalirkan pasokan air menuju kawasan rawan kebakaran. Dengan demikian, kelembapan lahan gambut diharapkan tetap terjaga dan risiko terjadinya karhutla dapat ditekan.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor serta penguatan infrastruktur pengelolaan air dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut yang selama ini menjadi salah satu sumber ancaman kabut asap.
