POJOKBOGOR.ID - Nasib guru honorer di Indonesia pada tahun 2026 kembali menjadi perbincangan hangat.

Di tengah tuntutan profesionalisme pendidikan yang semakin tinggi, kesejahteraan mereka justru masih terasa jauh dari kata ideal.

Loh, bagaimana tidak? Meski menerima honor pokok, tunjangan wali kelas, hingga uang transport, banyak guru honorer mengaku penghasilan tersebut tetap belum mampu menutup kebutuhan hidup bulanan.

Realitas ini bukan cerita baru, tapi entah kenapa selalu terasa menyesakkan setiap kali dibahas.

Baca Juga: Sastra Winara ajak DPRD Kabupaten Bogor makin Solid usai Lebaran

Di balik papan tulis dan senyum ramah di kelas, ternyata ada perjuangan ekonomi yang diam-diam berat dijalani.

Secara nominal, beberapa guru honorer memang menerima beberapa komponen penghasilan.

Mulai dari honor mengajar, tambahan tunjangan wali kelas bagi yang mendapat tugas administratif, hingga uang transport harian.

Namun, jika dihitung secara keseluruhan, jumlahnya sering kali masih berada di bawah standar kebutuhan hidup layak di banyak daerah.

Baca Juga: Ketua DPRD Dukung Salat Id dan Open House Bupati di Pakansari

Bahkan ada yang total penghasilannya hanya berkisar Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, tergantung kebijakan sekolah dan kemampuan anggaran daerah.

“Wah, kelihatannya ada banyak tunjangan ya,” begitu komentar yang sering muncul di masyarakat.

Tapi faktanya, nominal tiap komponen tersebut relatif kecil dan tidak rutin cair setiap bulan.

Beberapa guru bahkan harus menunggu pencairan honor hingga berbulan-bulan.

Akibatnya? Mereka terpaksa mencari pekerjaan tambahan demi bertahan hidup.

Menjadi guru honorer bukan sekadar mengajar.

Mereka juga menyusun administrasi pembelajaran, membuat laporan, mendampingi kegiatan sekolah, hingga menjadi wali kelas yang tanggung jawabnya tidak ringan.

Ironisnya, tambahan tugas tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan.

Baca Juga: 200 PKL Bakal Isi Lapak di Pasar Jambu Dua, Pemkot Bogor Nonaktifkan Gardu Parkir

Tunjangan wali kelas, misalnya, sering hanya berupa tambahan kecil yang langsung habis untuk kebutuhan transport atau biaya operasional pribadi.

“Kadang uang transport malah nombok,” keluh seorang guru honorer di Jawa Barat.

Ia mengaku harus menggunakan kendaraan pribadi setiap hari dengan biaya bahan bakar yang terus naik.

Nah, di sinilah dilema terbesar muncul.

Baca Juga: Besok hari Terakhir Keringanan Pembayaran Pajak, Pemkab Bogor Gratiskan BPP Dibawah Rp 100

Dedikasi tinggi tetap dituntut, tetapi kesejahteraan belum sepenuhnya mengikuti.

Tahun 2026 membawa tantangan baru berupa kenaikan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.

Harga bahan makanan, transportasi, hingga biaya pendidikan anak ikut meningkat.

Kondisi ini membuat penghasilan guru honorer semakin terasa tidak cukup.

Banyak dari mereka yang akhirnya bergantung pada pekerjaan sampingan seperti les privat, berdagang online, hingga menjadi ojek daring setelah jam sekolah selesai.

Situasi tersebut tentu memunculkan pertanyaan besar bagaimana kualitas pendidikan bisa maksimal jika tenaga pendidiknya sendiri harus memikirkan kebutuhan dasar setiap hari?

Pemerintah sebenarnya terus menggulirkan berbagai program penataan tenaga honorer, termasuk skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, proses seleksi dan kuota yang terbatas membuat tidak semua guru honorer bisa langsung mendapatkan status yang lebih stabil.

Banyak guru berharap kebijakan ke depan tidak hanya fokus pada rekrutmen, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan nyata bagi mereka yang masih berstatus honorer.

Baca Juga: Bukan Sekadar Guru! Ini Peran Penting Kiai dalam Program Sekolah Rakyat Bentukan Kemensos

Ya, setidaknya ada kepastian penghasilan yang layak dan pembayaran tepat waktu.

Karena bagaimanapun juga, kualitas pendidikan nasional sangat bergantung pada kesejahteraan para pengajarnya.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, semangat guru honorer tetap patut diapresiasi.

Mereka tetap hadir di kelas, membimbing siswa, dan menjadi bagian penting dalam membentuk generasi masa depan bangsa.

Baca Juga: Kondisi Ekonomi Jadi Penentu! Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Digantung Menkeu Purbaya

Ah, mungkin inilah ironi terbesar dunia pendidikan kita profesi yang paling menentukan masa depan justru sering menjadi yang paling terlupakan kesejahteraannya.

Tahun 2026 seharusnya menjadi momentum perubahan.

Bukan hanya soal angka honor, tetapi tentang penghargaan nyata terhadap profesi guru sebagai fondasi pembangunan bangsa.***