JAKARTA, POJOKSATU.id - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mengenai hak pensiun dan fasilitas negara apabila dirinya berhenti sebelum masa jabatan berakhir.
Pasalnya, seorang Wakil Presiden yang tidak lagi menjabat berpotensi memperoleh sejumlah hak keuangan dari negara.
Fasilitas tersebut mencakup uang pensiun bulanan, biaya kesehatan, rumah kediaman, kendaraan, hingga pengamanan seumur hidup.
Namun, hak-hak tersebut tidak otomatis diberikan hanya karena seorang Wakil Presiden menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri.
Terdapat mekanisme ketatanegaraan dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum fasilitas sebagai mantan Wakil Presiden dapat diberikan.
Ketentuan mengenai hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Aturan tersebut menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok.
Besaran pensiun ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.
Jika mengacu pada gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, nominal tersebut menjadi dasar perhitungan pensiun.
Dengan demikian, seorang mantan Wakil Presiden yang memenuhi persyaratan berpotensi memperoleh pensiun pokok sebesar Rp241.920.000 dalam setahun.
Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari pensiun pokok selama 12 bulan, belum termasuk hak lain yang mungkin berlaku berdasarkan ketentuan.
Meski demikian, hak pensiun baru dapat diberikan setelah pejabat bersangkutan resmi berhenti dengan hormat.
Selain uang pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Fasilitas tersebut meliputi biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat beserta keluarganya sesuai ketentuan.
Negara juga mengatur dukungan biaya rumah tangga, termasuk penggunaan air, listrik, dan telepon.
Kemudian, terdapat hak atas sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Mantan Wakil Presiden juga memperoleh fasilitas kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Sementara itu, ketentuan mengenai pengamanan diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.
Dalam aturan tersebut, mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta pasangan mendapatkan pengamanan terbatas selama seumur hidup.
Pengamanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pembiayaan bersumber dari anggaran negara.
Meskipun fasilitas bagi mantan Wakil Presiden telah diatur dalam undang-undang, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi.
Salah satu ketentuan utamanya adalah status pemberhentian dengan hormat.
Artinya, pernyataan pengunduran diri saja belum cukup untuk menjadi dasar pemberian hak pensiun dan fasilitas negara.
Proses pengakhiran jabatan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa Gibran pasti memperoleh seluruh fasilitas tersebut apabila suatu saat memutuskan mengundurkan diri.
Kepastian mengenai hak yang diterima bergantung pada status pemberhentian dan penerapan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sejumlah ketentuan mengenai berakhirnya jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Wakil Presiden menggantikan Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden.
Dalam kondisi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.
Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Namun, ketentuan tersebut mengatur pengisian kekosongan jabatan, bukan secara terperinci prosedur pengunduran diri Wakil Presiden.
Karena itu, mekanisme formal pengunduran diri tetap perlu mengacu pada ketentuan hukum tata negara yang relevan.
Selain itu, pengunduran diri secara sukarela perlu dibedakan dari pemberhentian melalui mekanisme pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Perbedaan mekanisme tersebut penting karena dapat berkaitan dengan status pemberhentian seorang pejabat negara.
Fasilitas pengamanan bagi mantan Wakil Presiden diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2013.
Aturan tersebut memberikan perlindungan terbatas kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta pasangan selama seumur hidup.
Namun, dalam konteks wacana pengunduran diri Gibran, penerapan fasilitas tersebut tetap harus dilihat berdasarkan status hukum setelah jabatannya berakhir.
Dengan demikian, tidak tepat menganggap seluruh hak sebagai mantan Wakil Presiden langsung berlaku ketika muncul pernyataan atau isu pengunduran diri.
Besarnya nilai pensiun dan fasilitas negara bagi mantan pejabat tinggi kembali membuka ruang diskusi publik.
Di satu sisi, pemberian pensiun dan fasilitas merupakan bentuk penghargaan serta jaminan negara kepada mantan pemimpin nasional.
Di sisi lain, penggunaan anggaran negara untuk membiayai fasilitas tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dari sisi efisiensi dan kebutuhan masyarakat.
Terlebih, sejumlah fasilitas tetap diberikan setelah pejabat bersangkutan tidak lagi menjalankan tugas pemerintahan.
Meski demikian, selama ketentuan perundang-undangan masih berlaku, pemberian hak kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden harus mengikuti aturan yang ditetapkan.
