6 Hak yang Bakal Diterima Gibran Jika Sudah Tidak Menjabat Lagi Sebagai Wakil Presiden, Ada yang Ditanggung Seumur Hidup

JAKARTA, POJOKSATU.id - Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah hak keuangan dan fasilitas negara yang bisa diterimanya apabila tidak lagi menjabat.

Jika Gibran berhenti dari jabatannya dan secara resmi diberhentikan dengan hormat, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut berpotensi memperoleh sejumlah hak sebagai mantan Wakil Presiden.

Hak tersebut mencakup uang pensiun bulanan, fasilitas kesehatan, rumah kediaman, kendaraan dinas, hingga pengamanan seumur hidup.

Ketentuannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Namun, perlu ditegaskan bahwa pembahasan mengenai hak pensiun ini bersifat hipotetis. Isu pengunduran diri tidak berarti Gibran telah resmi berhenti sebagai Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak keuangan bagi Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok.

Besaran pensiun tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.

Apabila mengacu pada gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, nominal tersebut menjadi dasar perhitungan pensiun.

Dengan demikian, Gibran berpotensi menerima uang pensiun pokok Rp20,16 juta setiap bulan jika memenuhi persyaratan pemberhentian dengan hormat.

Meski demikian, hak pensiun tersebut baru berlaku setelah yang bersangkutan secara resmi berhenti dari jabatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain uang pensiun, negara juga mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan Wakil Presiden.

Berikut enam hak yang berpotensi diterima Gibran apabila nantinya berhenti dengan hormat.

1. Uang Pensiun Bulanan Rp20,16 Juta

Hak pertama adalah uang pensiun yang dibayarkan setiap bulan.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, besaran pensiun pokok mantan Wakil Presiden mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Dengan acuan gaji pokok Rp20.160.000, jumlah tersebut menjadi dasar pembayaran pensiun bulanan.

Pembayaran pensiun dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

2. Biaya Perawatan Kesehatan Ditanggung Negara

Mantan Wakil Presiden juga memperoleh fasilitas perawatan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

Fasilitas tersebut tidak hanya diberikan kepada mantan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga mencakup keluarganya sesuai ketentuan.

Dengan demikian, biaya perawatan kesehatan menjadi salah satu bentuk jaminan negara bagi mantan Wakil Presiden.

3. Biaya Listrik, Air, dan Telepon

Hak berikutnya berkaitan dengan biaya rumah tangga.

Negara memberikan dukungan berupa biaya rumah tangga yang berhubungan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.

Fasilitas tersebut merupakan bagian dari hak administratif mantan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam undang-undang.

4. Mendapatkan Rumah Kediaman yang Layak

Mantan Wakil Presiden juga berhak memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak dari negara.

Rumah tersebut diberikan beserta perlengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberian rumah kediaman merupakan salah satu fasilitas yang disediakan negara setelah seorang Wakil Presiden menyelesaikan masa jabatannya dengan hormat.

5. Kendaraan Dinas Lengkap dengan Pengemudi

Selain rumah kediaman, mantan Wakil Presiden berhak memperoleh fasilitas kendaraan.

Ketentuan tersebut mencakup penyediaan satu unit kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Fasilitas kendaraan ini menjadi bagian dari dukungan administratif yang diberikan kepada mantan Wakil Presiden.

6. Pengamanan Seumur Hidup dari Paspampres

Salah satu fasilitas yang mendapat perhatian adalah hak pengamanan seumur hidup.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Berdasarkan aturan tersebut, mantan Wakil Presiden beserta istri atau suaminya memperoleh pengamanan secara terbatas selama seumur hidup.

Pengamanan dilaksanakan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaannya juga melibatkan koordinasi dengan unsur TNI dan Polri.

Sementara itu, pembiayaan pengamanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).