POJOKBOGOR.ID – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) melalui Kantor Wilayah Jawa Timur terus mendorong penguatan pemahaman hak asasi manusia (HAM) di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Penguatan pemahaman HAM bagi ASN dinilai penting karena mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pemahaman yang baik tentang HAM, diharapkan setiap kebijakan maupun layanan publik yang diberikan dapat lebih menghargai dan melindungi hak-hak warga negara.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor dan Disnaker Siapkan Posko Aduan THR, Karyawan Bisa Lapor Jika Tak Dibayar
Kegiatan tersebut digelar di Tanjung Kodok Beach Resort (TKBR) Lamongan dan diikuti oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
ASN Jadi Ujung Tombak Pelayanan Publik
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur Toar Mangaribi mengatakan bahwa penguatan kapasitas di bidang HAM memang perlu dimulai dari ASN.
Menurutnya, ASN memiliki peran strategis karena mereka merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai layanan pemerintahan. Dikutip pojokbogor.id dari Antara News pada 10/3/2026.
Ia menegaskan bahwa pemahaman tentang HAM harus menjadi bagian dari budaya kerja aparatur negara agar pelayanan publik dapat berjalan lebih adil dan manusiawi.
Baca Juga: INFO TERBARU! Pemerintah Sudah Salurkan Rp11,16 Triliun THR ASN 2026 untuk PNS, PPPK, TNI dan Polri
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong implementasi nilai-nilai HAM dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
Melalui sosialisasi ini, ASN diharapkan mampu memahami bagaimana prinsip HAM diterapkan dalam praktik pelayanan publik sehari-hari.
Diikuti Berbagai OPD yang Berkaitan dengan Layanan Publik
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sejumlah organisasi perangkat daerah yang memiliki peran langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa sektor yang terlibat antara lain bidang kesehatan, pendidikan, perhubungan, serta instansi lain yang sering berinteraksi dengan masyarakat.
Dengan melibatkan berbagai sektor tersebut, diharapkan pemahaman tentang HAM dapat diterapkan secara luas dalam berbagai bidang pelayanan publik.
Toar Mangaribi juga menyampaikan bahwa Kabupaten Lamongan dipilih sebagai salah satu daerah yang lebih dulu mendapatkan penguatan sosialisasi HAM bagi ASN.
Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan dan akan terus diperluas ke daerah lain di Jawa Timur.
Pentingnya Prinsip HAM dalam Kebijakan Pemerintah
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Joko Nursiyanto, menyambut baik kegiatan tersebut.
Menurutnya, pemahaman tentang HAM sangat penting bagi ASN, terutama dalam proses penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang HAM, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Hadirkan Narasumber dari Akademisi dan Praktisi
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang HAM.
Di antaranya Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil KemenHAM Jawa Timur, Juwaini.
Serta Kepala Pusat Studi Kebijakan HAM Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Vieta Imelda Cornelis.
Para narasumber memberikan materi terkait prinsip-prinsip HAM serta bagaimana penerapannya dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik.
Diskusi yang dilakukan juga menjadi sarana bagi para ASN untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Baca Juga: Resmi! PP 9 Tahun 2026 Tentang THR ASN Terbit, Ini Jadwal Cair dan Komponen Lengkapnya
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kementerian HAM di Kabupaten Lamongan menjadi langkah penting untuk memperkuat pemahaman aparatur sipil negara tentang hak asasi manusia.
Dengan meningkatkan kapasitas ASN di bidang HAM, diharapkan pelayanan publik di daerah dapat berjalan lebih adil, transparan, serta menghormati hak-hak masyarakat.***
