POJOKBOGOR.ID - Di tengah gelombang efisiensi anggaran yang membuat banyak daerah mempertimbangkan PHK terhadap PPPK, Pemprov Sumatera Selatan justru mengambil langkah berbeda.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan bahwa PPPK di wilayahnya tetap aman dan tidak akan dirumahkan.
Bahkan, TPP dan Tukin juga dipastikan tetap utuh tanpa pemangkasan.
Baca Juga: 1.700 hingga 4.100 ASN Dipastikan Bakal Pindah ke IKN, Pemerintah Susun Strategi Bertahap
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Herman Deru saat memimpin Apel Gabungan.
Sekaligus dengan kegiatan Halalbihalal Pemprov Sumsel Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin Maret 2026.
PPPK Dipastikan Aman dari PHK
Dalam arahannya di hadapan ribuan ASN, Herman Deru menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada tenaga kerja.
Baca Juga: Jangan Tertipu! BKN Tegaskan Tak Ada Status ASN Baru, Hanya Ada PPPK dan PNS Sesuai UU yang Berlaku
Ia menilai bahwa merumahkan PPPK justru akan menimbulkan masalah baru, terutama dari sisi sosial.
Dikutip dari Sumsel Satu, 31 Maret 2026, begini kata Herman Deru:
“PPPK di Sumsel tetap berkelanjutan sebagai bagian dari ASN."
"Kita tidak akan melakukan efisiensi dengan cara merumahkan pegawai karena itu justru kontraproduktif dan memicu masalah baru,” tegasnya.
Baca Juga: WFH ASN Segera Diterapkan, Tapi Bukan Hari Rabu! Gubernur DKI Bongkar Alasannya
Pernyataan ini sekaligus menjadi jaminan bahwa PPPK di Sumsel tetap memiliki kepastian kerja di tengah ketidakpastian yang terjadi di sejumlah daerah lain.
Efisiensi Tidak Boleh Picu Pengangguran
Herman Deru menekankan bahwa efisiensi anggaran memang penting dilakukan sebagai bentuk kontribusi ASN terhadap negara.
Namun, kebijakan tersebut tidak boleh berdampak negatif terhadap masyarakat.
Menurutnya, peningkatan angka pengangguran akibat PHK justru akan menjadi beban baru bagi pemerintah daerah.
Ia pun mengakui bahwa beberapa daerah lain telah mengambil langkah merumahkan PPPK demi menekan anggaran.
Namun, Sumatera Selatan memilih jalur berbeda dengan tetap mempertahankan tenaga kerja.
Fokus Penghematan ke Sektor Non-Operasional
Sebagai alternatif, pemerintah daerah akan mengalihkan efisiensi ke sektor lain yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Baca Juga: SIAP-SIAP! Gaji Bakal Ditahan Jika ASN Tidak Lapor LHKPN, Ini Peringatan Keras Pemprov Riau
Langkah ini dinilai lebih bijak karena tetap menjaga stabilitas tenaga kerja sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Dengan strategi ini, Pemprov Sumsel optimistis mampu memenuhi target efisiensi tanpa harus mengorbankan pegawai.
TPP dan Tukin Dipastikan Tetap Utuh
Selain menjamin tidak adanya PHK, Herman Deru juga memberikan kabar baik terkait kesejahteraan pegawai.
Ia memastikan bahwa tidak akan ada pemotongan TPP maupun Tukin bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumsel.
“Sumsel termasuk daerah yang tidak memotong TPP dan Tukin. Jadi, tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak bekerja optimal,” ujarnya.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kesejahteraan pegawai.
ASN Dituntut Lebih Profesional
Dengan jaminan tersebut, Herman Deru meminta seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta loyalitas dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan bahwa ASN merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat, sehingga kualitas pelayanan harus tetap menjadi prioritas utama.
Momentum Halalbihalal untuk Perbaikan Kinerja
Momentum Halalbihalal pasca Idulfitri juga dimanfaatkan sebagai titik awal untuk memperkuat komitmen kerja seluruh ASN.***
