POJOKBOGOR.ID – Momen bersejarah akhirnya terjadi di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya.
Sebanyak 546 CPNS dan PPPK resmi menerima Surat Keputusan (SK) setelah menunggu selama lima tahun.
Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Tambrauw bersama anggota DPD RI dalam sebuah seremoni penuh haru.
Baca Juga: Desil 4 ke Bawah Harusnya Diproses Cepat, Kenapa Pengajuan Bansos Tetap Sulit? Ini Fakta di Lapangan
Acara tersebut digelar di Distrik Fef, ibu kota Kabupaten Tambrauw, pada Senin (23/2/2026).
Perjuangan Panjang 5 Tahun Akhirnya Tuntas
Sebanyak 546 formasi ASN dan PPPK yang merupakan formasi tahun 2021 akhirnya terealisasi pada 2026.
Momentum ini menjadi jawaban atas penantian panjang ratusan tenaga honorer di daerah tersebut.
Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas terbitnya SK tersebut.
Dikutip dari JPNN, 23 Februari 2026, Paul Finsen Mayor mengucapkan:
“Perjuangan selama beberapa tahun ini, akhirnya Tuhan buka jalan. Memberi kado yang indah untuk masyarakat Tambrauw."
Baca Juga: APBD Kota Malang Jebol? Rp 42 Miliar Ludes untuk THR 9.912 ASN, Naik Drastis dari Tahun Lalu!
"Ini upaya kolaborasi yang baik antara Senator dengan Bupati Tambrauw dan berbagai pihak yang memperjuangkan tanpa kenal lelah,” tambahnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi, khususnya di daerah terpencil.
Apresiasi untuk Menteri PAN-RB
Paul Finsen Mayor juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri PAN-RB dan pihak terkait atas kebijakan yang mengakomodasi 546 honorer Tambrauw.
Sebanyak 546 orang honorer tahun 2021 di Kabupaten Tambrauw kini memiliki status kepegawaian yang jelas berkat kebijakan Menteri PAN-RB.
"Sebagai mitra Menteri PAN-RB dan Kepala BKN RI, saya mengapresiasi kebijakan yang menyelamatkan nasib mereka," tegas anggota DPD RI tersebut.
Baca Juga: Hampir Sepekan Puasa, THR ASN 2026 Belum Cair Juga! Ternyata Ini Penyebabnya
Ia menekankan bahwa penyerahan SK ini bukan sekadar formalitas administrasi.
Melainkan bentuk pengakuan atas pengabdian para tenaga honorer yang selama ini bekerja di wilayah dengan akses terbatas dan fasilitas minim.
85 Persen Putra-Putri Asli Tambrauw
Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath, menyebut bahwa sekitar 85 persen penerima SK merupakan putra-putri asli Tambrauw.
Baca Juga: Mudik Lebaran Tahun 2026 di Indonesia Dilarang Gunakan Motor
Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan talenta lokal dan memperkuat pelayanan publik berbasis sumber daya manusia daerah.
Penyerahan SK CPNS dan PPPK Tambrauw ini juga menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah daerah, DPD RI, serta kementerian terkait dalam memperjuangkan formasi ASN.
Tangis Haru Pecah di Distrik Fef
Suasana penyerahan SK di Distrik Fef berlangsung emosional.
Baca Juga: Nasib 715 Guru Honorer Usai Gagal PPPK, Tetap Mengajar, Digaji dari Dana BOS, Ini Penjelasannya
Sejumlah penerima SK tak mampu menyembunyikan rasa haru setelah perjuangan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil.
Selama lima tahun terakhir, status kepegawaian mereka belum jelas meski telah aktif bekerja dan mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.
Kini, dengan diterbitkannya SK CPNS dan PPPK Tambrauw, mereka resmi menyandang status ASN dan PPPK dengan kepastian hukum dan hak kepegawaian yang jelas.
Dampak bagi Pembangunan Tambrauw
Masuknya 546 ASN dan PPPK baru diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta administrasi pemerintahan di Kabupaten Tambrauw.
Regenerasi dan penguatan SDM aparatur menjadi kunci penting dalam mendorong pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
Khususnya daerah yang tergolong masih berkembang.
Baca Juga: Kolaborasi Pertamina Regional JBB–BKSDA di Kepulauan Seribu, Ribuan Kilogram Sampah Dikumpulkan
Momentum ini juga menjadi pesan bahwa perjuangan tenaga honorer di daerah terpencil tidak sia-sia ketika diperjuangkan secara konsisten melalui jalur kebijakan.
Penyerahan 546 SK CPNS dan PPPK Tambrauw bukan hanya seremoni administratif.
Tetapi tonggak penting dalam sejarah birokrasi daerah tersebut.***
