POJOKBOGOR.id - Tak hanya berdampak pada dunia PGRI, ternyata aturan penambahan siswa negeri yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga berimbas ke sekolah sekolah Muhammadiyah di Bogor.

Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bogor, Maulana Abdurrahman Wahid, mengungkapkan keprihatinannya atas dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang dirasakan sekolah Muhammadiyah di Bogor.

Lebih lanjut, kritik tersebut berkaitan dengan kebijakan terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah sekolah Muhammadiyah di Kota Bogor.

Baca Juga: Ketua DPRD Kota Bogor Wacanakan Wakaf Produktif jadi Sumber PAD

Dalam keterangannya, Maulana menyebut jumlah siswa di sekolah sekolah Muhammadiyah di Bogor mengalami penurunan drastis. Yang menurutnya, hal tersebut tak bisa terlepas dari arah kebijakan pendidikan provinsi di bawah kepemimpinan KDM.

"Dulu SD Muhammadiyah Kota Bogor memiliki 22 murid, sekarang tinggal 11. SMA Muhammadiyah hanya memiliki 25 siswa, dan SMK Muhammadiyah hanya mampu menarik 14 siswa. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan," ujar Maulana dalam keterangan kepada wartawan, Rabu 16 Juli 2025.

Menurut Maulana, penurunan jumlah siswa itu bukan semata-mata karena faktor internal sekolah Muhammadiyah di Bogor. Melainkan juga akibat kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak berpihak pada sekolah-sekolah swasta, khususnya yang berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah.

Baca Juga: Rekomendasi Tempat Wisata di Bogor untuk Ngedate, Suasananya Dijamin Romantis Banget

"Sekolah negeri sekarang dibantu sangat besar oleh pemerintah. Mulai dari penghapusan biaya pendidikan hingga pembangunan fisik. Sementara sekolah swasta dibiarkan bersaing tanpa subsidi yang setara," jelasnya.

Maulana menyebut, sejak KDM menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, arah kebijakan pendidikan lebih banyak terpusat pada penguatan sekolah negeri dan program digitalisasi yang tidak merata distribusinya serta sekolah negeri dibolehkan 50 siswa di kelas.

"Ini membuat orang tua lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke negeri. Sekolah swasta akhirnya seperti kami terpinggirkan," ucapnya.

Baca Juga: Simak Nih! Wisata Alam Murah di Bogor yang Bebas dari Oknum Pungli

Pihak sekolah Muhammadiyah di Bogor juga mengeluhkan sulitnya menutup beban operasional sekolah. Dengan jumlah siswa yang terus menurun, pemasukan sekolah dari SPP menjadi sangat minim. Padahal, untuk membayar gaji guru dan staf saja dibutuhkan biaya tetap yang tidak sedikit.

"Contohnya, SD Muhammadiyah di Bogor sekarang hanya punya 11 siswa. Bagaimana mungkin bisa membayar guru dan menjaga kualitas jika tidak ada dukungan?" kata Maulana.

Ia menyebut, tidak sedikit sekolah swasta Muhammadiyah di wilayah lain juga mengalami hal serupa. “Ini bukan masalah Bogor saja. Tapi di berbagai daerah Jawa Barat, sekolah-sekolah Muhammadiyah dan bahkan NU pun mengalami tekanan yang sama” tambahnya.

Maulana menekankan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi besar di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan telah berkontribusi besar bagi Indonesia, termasuk Jawa Barat. Namun ia menilai, belakangan peran dan kontribusi itu seolah tak dihargai dalam kebijakan pemerintahan provinsi.

"Kami tidak minta diistimewakan, tapi mohon diperlakukan adil. Sekolah Muhammadiyah sudah berdiri sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Sekarang justru seperti dibiarkan mati pelan-pelan," ujarnya.

Ia mendesak Pemprov Jabar untuk lebih terbuka berdialog dengan organisasi masyarakat, khususnya Muhammadiyah, dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

"Kami perlu duduk bersama. Jika dibiarkan, dalam lima tahun lagi bisa jadi sekolah Muhammadiyah di Bogor tinggal nama," tandasnya.