BOGOR POJOKBOGOR.id , Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan strategi pembiayaan kreatif atau creative financing untuk menjaga percepatan pembangunan infrastruktur di tengah pemangkasan dana transfer daerah sekitar Rp300 miliar.
Langkah ini ditempuh dengan mendorong kolaborasi bersama pihak swasta, pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), hingga dukungan insentif dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, keterbatasan anggaran daerah menuntut pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pergerakan ekonomi tetap berjalan.
“ Tantangan kita sekarang adalah anggaran transfer daerah berkurang Rp300 miliar. Persoalan utamanya, bagaimana menggerakkan ekonomi daerah jika pemicunya tidak ada? Oleh karena itu, Pemkot Bogor mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui creative financing,” ujar Dedie.
Proyek Infrastruktur Bogor Mengandalkan Dana Non-APBD
Dedie memaparkan sejumlah proyek strategis yang didorong melalui kolaborasi dengan pihak swasta agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satunya pembangunan Overarm Ciawi 2, yakni akses sambungan keluar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di Ciawi. Proyek tersebut disebut memanfaatkan dana CSR Sinarmas Group dengan nilai hampir Rp120 miliar.
Selain itu, Pemkot Bogor turut mendorong proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan nilai investasi sekitar Rp2 triliun per lokasi.
Dalam skema tersebut, anggaran daerah direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembebasan lahan dan pembangunan akses jalan, sementara investasi utama berasal dari pihak swasta.
Kolaborasi dengan pengembang juga menjadi salah satu opsi pembiayaan pembangunan infrastruktur kawasan.
Dedie menyinggung pembangunan bundaran di kawasan pintu masuk Bogor Selatan dan Summarecon menuju Kota Bogor yang didukung komitmen kontribusi pengembang lokal.
Sejumlah proyek lain yang turut menjadi perhatian meliputi penataan kawasan Pasar Anyar, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) Salmun, serta kelanjutan Ring Road 3 (R3).
Menurut Dedie, skema pembiayaan alternatif perlu disertai tata kelola yang transparan agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum.
Ia menegaskan Pemkot Bogor terus membenahi sistem pengadaan barang dan jasa supaya lebih terbuka, adil, transparan, dan akuntabel.
“Saya berusaha melindungi teman-teman ASN dan kontraktor. Mari kita tegakkan kode etik dan aturan yang berlaku. Kami di internal Pemkot terus membenahi sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih terbuka, fair, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
