POJOKBOGOR.id - Warga Bogor tampaknya harus bersiap merogoh kocek lebih dalam tahun depan.

Pemerintah Kota Bogor berencana menambah dua koridor baru untuk layanan Biskita Trans Pakuan pada 2026, namun kali ini tanpa subsidi.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjelaskan dua koridor tambahan ini akan dijalankan sepenuhnya oleh pihak swasta.

Pemkot kini tengah membuka peluang bagi perusahaan yang berminat mengelola.

“Kita akan coba dua koridor non-subsidi. Sekarang sedang ditawarkan secara terbuka, apakah ada yang mau ikut berperan serta,” ujar Dedie usai rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (12/11/2025).

Meski rencana ini masih tahap awal, Dedie mengakui penentuan tarif menjadi tantangan utama.

Pemkot masih menghitung biaya operasional per kilometer untuk menentukan harga asli yang nantinya dibayar penumpang.

“Kita belum hitung rupiah per kilometernya. Kalau sudah ada, baru bisa kita ajukan. Nanti kita lihat apakah keuangan daerah mencukupi atau tidak,” katanya.

Tanpa subsidi, tarif perjalanan Biskita diperkirakan melonjak ke kisaran Rp12.000 hingga Rp14.000 per sekali jalan atau tiga kali lipat dari tarif saat ini yang hanya Rp4.000 berkat dukungan dana pemerintah.

Jika semua berjalan sesuai rencana, total layanan Biskita Trans Pakuan akan menjadi enam koridor.

Namun, realisasi penuh masih menunggu hasil kajian teknis, termasuk penerapan perda soal pembatasan angkutan konvensional dan penataan ulang rute yang ada.

Dedie tak menutup mata bahwa skema non-subsidi ini bisa menimbulkan perdebatan publik.

“Kalau tarifnya terlalu mahal, masyarakat tentu enggan naik. Jadi nanti kita bahas lagi,” ucapnya.

Meski menghadapi tekanan anggaran, Pemkot menegaskan empat koridor Biskita yang sudah beroperasi tetap berjalan normal.

Dedie menyebut proyek ini sebagai investasi sosial yang manfaatnya langsung dirasakan warga.

“BTS itu uang rakyat yang kembali ke rakyat. Karena masyarakat yang langsung menikmati manfaatnya,” tegasnya.

Program Biskita Trans Pakuan masih menjadi tumpuan utama Kota Bogor untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi sekaligus membangun sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.