POJOKBOGOR.id - Calon Wali Kota Bogor, Rena Da Frina bakal naikan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) atau insentif Ketua RT dan RW di Kota Bogor sampai Rp1 juta per bulan.
Rena Da Frina menjelaskan, selama ini masih dirasa amat rendah insentif Ketua RT dan RW di Kota Bogor di tengah fungsi besar pekerjaannya untuk warga.
“Saya ingin menyeimbangkan antara tanggung jawab yang besar dilakoni Ketua RT dan RW dengan insentif diterimanya. Harus diakui, melalui peran pengurus RT dan RW maka kinerja pemerintah kotanya dapat berjalan lancar juga,” tukas Rena Da Frina.
Rena mengatakan, menaikkan BOP RT dan RW termasuk dalam salah satu misi bersama pasangannya Teddy Risandi yang disebut Bogor Ready Melayani. Bahkan menjadi bagian prioritas yang harus direalisasikan dalam 100 hari pertama masa kerja.
Menanggapi rencana Rena Da Frina, Luay, Saat ini ia menjadi Ketua RT di salah satu perumahan, di Kelurahan Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor, menanggapi dengan bahagia.
Menurut pengakuan Luay, hingga sejauh ini belum pernah ada didengarnya misi dari kandidat Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor yang berani berkomitmen meningkatkan BOP Ketua RT hingga Rp 1 juta.
Baca Juga: 10 Alasan Havaianas Jadi Sandal Wajib di Seluruh Dunia
“Secara pribadi, saya amat mengapresiasi program Rena-Teddy yang ingin menaikkan insentif BOP Ketua RT sebesar Rp 1 juta. Ada kepedulian pasangan calon (paslon) Rena-Teddy terhadap tanggung jawab tugas yang selama ini para Ketua RT lakukan,” ujar Luay.
Senada dengan Luay, Arma K, mantan Ketua RW di Rancamaya, Bogor Selatan, mengapresiasi keberanian paslon Rena-Teddy ingin menaikkan BOP Ketua RT maupun RW.
“Berarti menambah semangat Ketua RW melaksanakan tanggung jawabnya dengan kenaikan BOP RW sebesar Rp 1,5 juta. Jangan seperti ketika saya menjabat, insentif Ketua RW hanya Rp 600 ribu per tiga bulannya,” ucap Arma.
Baca Juga: Rudy Susmanto minta Relawan Jangan Kepedean
Arma menuturkan, peningkatan insentif RT dan RW adalah kewajaran sebab perannya membantu perangkat kelurahan agar semakin maju dan mengoordinasikan urusan administrasi pemerintahan ke tingkat masyarakat.


.webp)
