BOGOR,POJOKSATU.id - Warga Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang selama ini rutin menerima bantuan sosial PKH maupun BPNT tidak otomatis dijamin akan terus mendapatkan bantuan pada setiap periode pencairan.
Pemerintah melakukan pembaruan dan verifikasi data penerima bantuan untuk memastikan anggaran perlindungan sosial disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Salah satu perubahan penting adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan penentuan sasaran bantuan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah mengelompokkan kondisi kesejahteraan masyarakat dalam sepuluh kelompok atau desil.
Berdasarkan penjelasan Kementerian Sosial, masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 dapat diusulkan sebagai penerima bantuan PKH dan bantuan sembako atau BPNT.
Namun, masuk dalam kelompok tersebut bukan berarti bantuan otomatis diterima karena masih terdapat persyaratan dan proses penetapan penerima.
Perubahan kondisi ekonomi keluarga juga dapat memengaruhi status kelayakan bantuan.
Misalnya, apabila penerima sebelumnya tercatat sebagai keluarga kurang mampu, tetapi berdasarkan pembaruan data diketahui telah memiliki kondisi ekonomi lebih baik.
Selain kondisi ekonomi, persoalan administrasi kependudukan juga perlu diperhatikan.
Data NIK yang tidak sesuai, perubahan alamat yang belum dilaporkan, maupun perbedaan informasi anggota keluarga dapat menimbulkan kendala dalam proses verifikasi.
Karena itu, masyarakat yang mengalami penghentian bantuan perlu memastikan terlebih dahulu penyebab perubahan status tersebut.
Warga Bogor dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.
Jika data kesejahteraan yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.
Pemerintah juga tengah mengembangkan teknologi pengenalan wajah untuk membantu memastikan ketepatan identitas penerima.
Meski demikian, kegagalan verifikasi wajah tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa seseorang tergolong mampu.
Bagi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan, pembaruan data menjadi langkah penting agar kondisi ekonomi keluarga dapat dinilai secara tepat.
